Share This

IDI Lakukan 12 Pemeriksaan terhadap Setya Novanto

Selain syaraf dan jantung, tim IDI juga memeriksa kondisi kesehatan psikologis Setya Novanto.

BERITA , NASIONAL

Minggu, 19 Nov 2017 14:59 WIB

Salah satu poster yang dibawa Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi saat berdemonstrasi di depan Gedung KPK. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyelesaikan pemeriksaan awal terhadap tersangka dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP), Setya Novanto. Sekretaris Jenderal IDI Adib Khumaidi mengatakan ada 12 pemeriksaan yang dilakukan tim dokter. Dalam waktu dekat, hasil pemeriksaan akan diserahkan ke KPK.

"Tim dari kami adalah pakar-pakar yang sesuai penyakit yang kemungkinan didapatkan Pak Setya Novanto. Nanti hasilnya diserahkan ke KPK," ujar Adib, Minggu (19/11).

Selain syaraf dan jantung, tim IDI juga memeriksa kondisi kesehatan psikologis Setya Novanto. Jika diperlukan, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan pekan depan.

Baca juga:

Tersangka dugaan korupsi e-KTP dengan kerugian negara Rp2,3 triliun, Setya Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas Kamis (16/11) malam di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi politikus Golkar itu menabrak tiang listrik. Novanto lantas dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. KPK meminta second opinion dari IDI untuk mengetahui kemungkinan penyidik memeriksa Setya Novanto.

Dari 11 kali pemanggilan oleh KPK, Setya Novanto mangkir delapan kali. Pelbagai alasan digunakan mulai dari sakit hingga meminta KPK mengantongi izin presiden terlebih dulu. Terakhir, KPK mengeluarkan surat penahanan bagi Ketua Umum Golkar tersebut.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.