BERITA

Harus Izin Presiden untuk Periksa Ketua DPR, KPK Pertimbangkan Panggilan Paksa

""Kemarin itu saya kebetulan ke luar kota terus saya dapat telepon dari Kepala Biro bahwa ada surat dari KPK""

KBR, Jakarta-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan  pemanggilan paksa terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto untuk menjadi saksi tersangka kasus Korupsi E-KTP, Anang Sugiana Sudihardjo.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, seharusnya menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia memenuhi panggilan untuk diperiksa lembaga penegak hukum

Apalagi kata dia, orang yang dipanggil tersebut merupakan penyelenggara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Aturan ada di KUHAP ya, soal pemanggilan pertama pemanggilan kedua, atau pemanggilan berikutnya. Dan itu diatur, yang pertama yang paling penting adalah warga negara yg dipanggil sebagai saksi adalah kewajiban hukum. Jadi kita berharap para penyelenggara negara seharusnya memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum," ucapnya kepada wartawan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (06/11).

Kata dia, saat ini KPK tengah memperlajari surat ketidakhadiran Setya Novanto hari ini yang dibuat oleh Sekjen DPR. Termasuk kata dia perlu atau tidak KPK meminta izin  kepada Presiden apabila ingin kembali memeriksa Setya Novanto.

Penyidik KPK masih mendalami apakah surat dari Ditjen itu atas pengetahuan Setya Novanto atau tidak karena sebelumnya Ketua DPR itu sudah pernah mengirim surat atas namanya pribadi lewat kuasa hukumnya.

"Pertama tentu harus kita baca dan pelajari lebih dulu. Yang kedua apakah isi surat tersebut dibuat dengan sepengetahuan saksi SN, kita tidak tahu. Karena sebelumnya ada surat juga yang kita terima, dan ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan dengan kop nama dia dan tanda tangan yang bersangkutan. Nah sekarang dengan kop surat Setjen DPR dan Badan Keahlian. Jadi sampai sore ini kalau memang masih ada pemberitahuan secara resmi langsung dari yang bersangkutan  sebagai saksi atau kuasa hukum tentu masih terbuka kemungkinan untuk kita tunggu informasinya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR, Setya Novanto kembali mangkir dari pemanggilan KPK hari ini untuk diperiksa. Seharusnya Setya Novanto hari ini bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka korupsi E-ktp sekaligus bekas Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo.

Ia mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2015 menyatakan pemanggilan Anggota DPR oleh penegak hukum harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Hal itu menjadi alasan Novanto tidak bisa memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara korupsi KTP Elektronik atau e-KTP.

"Jadi ini hanya mekanisme biasa. Gini, kemarin itu saya kebetulan ke luar kota terus saya dapat telepon dari Kepala Biro   bahwa ada surat dari KPK dan Pak Ketua DPR tak bisa hadir karena ada ada putusan MK yang menyatakan demikian. Selesai, kita buat suratnya saya kirim, tidak ada masalah," kata Damayanti di kantornya, Senin (06/10/17).

Damayanti mengatakan, surat yang dikirim kepada KPK merupakan hasil kajian dari Biro Pimpinan DPR. Badan Keahlian DPR juga diminta masukan terkait hal tersebut. Ia berdalih hanya menandatangani surat dan mengirimkannya ke KPK.

"Timnya biro pimpinan ya, saya tidak tahu waktu itu siapa saja yang buat, tapi argumennya menyatakan demikian," kata Dia.

Damayanti tidak mengetahui apakah sebelumnya kesekjenan pernah mengirim surat serupa ke KPK terkait pemeriksaan Anggota DPR. Namun sepanjang bekerja di Sekretariat Jenderal DPR, Ia baru pertama kali menangani surat seperti itu.

"Kebetulan saya baru jadi Plt, ada acara kayak begini ya sudah saya kerjakan saja administrasi. Tidak ada apa-apa," ujarnya.

KPK sebelumnya memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai saksi bagi Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, salah satu tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP. Namun pemanggilan itu dibalas dengan surat dari Setjen DPR yang menyatakan pemanggilan Novanto harus seizin Presiden.

Pada 2015 (22/09) Mahkamah Konstitusi memutuskan pemeriksaan anggota DPR harus  mendapatkan izin dari presiden. Putusan ini menggugurkan aturan pemberian izin pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menanggapi putusan tersebut, pemimpin KPK sementara saat itu  Indriyanto Seno Adji menyatakan aturan itu  tidak berlaku pada KPK. Alasannya aturan tersebut  hanya berlaku pada tindak pidana umum. Dia beralasan  Undang-Undang KPK bersifat khusus (lex specialis) sehingga korupsi termasuk tindak pidana khusus di luar putusan MK.

Editor: Rony Sitanggang 

• Ketua DPR Setya Novanto
• izin presiden