Share This

DPR Minta Bawaslu Loloskan Parpol Selama Berkas Lengkap

Saat ini Bawaslu tengah memproses 10 gugatan dugaan pelanggaran administratif terkait pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 08 Nov 2017 16:29 WIB

Ketua Majelis Bawaslu Abhan memimpin sidang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (8/11/2017). (Foto: ANTARA/Reno Esnir)

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Eddy meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengecek kelengkapan dokumen pendaftaran partai politik yang sebelumnya dinyatakan gagal dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019. 

Lukman Eddy mengatakan Bawaslu bisa memberi kesempatan kedua kepada partai tersebut selama dokumen pendaftarannya lengkap.

"Bawaslu itu yang dicek kan hardcopy-nya. Bukan SIPOL-nya. Nanti kita lihat apakah dari pengecekan hardcopy-nya sama dengan SIPOL. Karena kan ada partai yang menganggap tidak siap mengisi SIPOL, sehingga kemudian lebih mengandalkan hardcopy. Kalau ada parpol yang hardcopy-nya cukup, SIPOL-nya tidak cukup, ya kembali kepada undang-undang," kata Lukman di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Lukman mengatakan jika berkas pendaftaran dinyatakan lengkap sesuai aturan undang-undang, maka partai politik itu bisa diberi kesempatan lagi untuk mengisi Sistem Informasi Politik (SIPOL) di situs internet KPU. Pengisian juga bisa dibimbing oleh KPU agar mempermudah parpol.

Saat ini Bawaslu tengah memproses 10 gugatan dugaan pelanggaran administratif terkait pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019. 

Sejumlah gugatan menyinggung penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada proses pendaftaran. Mereka menuding gangguan pada SIPOL menyebabkan sejumlah parpol gagal mendaftar. Penggunaan SIPOL juga dinilai tidak berdasar karena tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Lukman Eddy mengatakan penggunaan SIPOL merupakan kewenangan KPU, yang cukup diatur penggunaannya melalui Peraturan KPU---tanpa harus masuk Undang-undang. 

"PKPU saja sudah efektif. SIPOL itu kan instrumen untuk bantu kerja KPU dan untuk parpol menjadi lebih modern," kata Lukman Eddy.

Menurutnya penggunaan SIPOL pertama kali pada pendaftaran kemarin sudah cukup baik. Meskipun Lukman juga mencatat perlu ada perbaikan teknis terkait keamanan data dan sistemnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih memeriksa saksi dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU, mengenai pendaftaran partai politik Pemilu 2019, pada Rabu (8/11/2017). 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.