Share This

DPD Golkar DIY: Dua Pertiga DPD se-Indonesia Dukung Penggantian Setnov

"Dua pertiga DPD I seluruh Indonesia sudah terpenuhi. Tinggal kita beres-beres, lalu serahkan ke DPD. Minggu depan mungkin kita selesai beres-beresnya," kata Gandung, Minggu (26/11/2017).

BERITA , NASIONAL

Senin, 27 Nov 2017 16:43 WIB

DPD Golkar DIY: Dua Pertiga DPD se-Indonesia Dukung Penggantian Setnov

Ketua DPR Setya Novanto di mobil tahanan usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Kamis (23/11/2017). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta - Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar terus mengumpulkan dukungan suara untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). 

Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman mengklaim hingga Minggu (26/11/2017), syarat dukungan dua pertiga suara sudah terlampaui. Kata Gandung, setidaknya 26 DPD Golkar seluruh Indonesia mendesak penggantian Setya Novanto sebagai ketua umum.

"Dua pertiga DPD I seluruh Indonesia sudah terpenuhi. Tinggal kita beres-beres, lalu serahkan ke DPD. Minggu depan mungkin kita selesai beres-beresnya," kata Gandung, Minggu (26/11/2017).

Gandung mengatakan tidak ada alasan bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar menolak keputusan DPD I. Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, munaslub bisa digelar selama syarat dukungan terpenuhi.

Gandung Pardiman mengklaim kondisi partai saat ini tidak bisa lagi menunggu keputusan praperadilan seperti yang diminta Novanto. Ini senada dengan pendapat Ketua DPD Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono. 

"Suara kawan-kawan daerah sudah menginginkan Munaslub. Tidak bisa ditawar lagi. Kalau terlalu lama, 'lapangannya' bisa rusak," kata Wisnu.

Dukungan mutlak, kata Wisnu, datang dari DPD seluruh Jawa. Dia membantah pernyataan Ketua Forum Silaturahmi DPD I Golkar Ridwan Bae yang menyebut bahwa 34 provinsi sepakat menunggu putusan praperadilan kedua Setya Novanto.

Pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, pada Sabtu (25/11/2017) menurut Wisnu Suhardono tidak dihadiri semua pengurus DPD tingkat I Golkar se-Indonesia.

"Jawa Tengah enggak datang, Jawa Barat enggak datang, Jawa Timur enggak datang, Banten juga enggak datang," kata Wisnu.

Begitu pembicaraan di antara DPD rampung, kata Wisnu, usulan itu akan segera diserahkan kepada DPP Golkar partai untuk ditindaklanjuti. 

Sebelumnya, Setya Novanto menyurati DPP Golkar meminta penundaan atas proses penggantiannya. Tersangka kasus KTP elektronik itu meminta waktu untuk mengurus seluruh kasus hukum yang menjeratnya. 

Setya meminta DPP tidak memproses pencopotannya sebagai ketua umum sampai ada putusan praperadilan.

Baca juga:

Rombak semua pengurus

Di lain pihak, Dewan Pakar Partai Golkar, Zainal Bintang mengatakan Munaslub Parta Golkar harus segera dilakukan. 

Zainal Bintang mengatakan pergantian tidak cukup hanya dilakukan terhadap ketua umum Partai Golkar, tapi juga perombakan semua pengurus partai. 

"Di golkar ini, masih mengeras bahwa Munaslub itu bersifat mutlak. Kalau saya mengatakan itu harga mati. Alasan saya, karena yang kita mau ganti adalah ketua umum. Bahkan, menurut saya sih seluruh kepengurusan rezim Setya Novanto diganti saja sekalian, forumnya adalah munaslub," ujar Zainal, saat dihubungi KBR, Minggu (26/11/2017).

Zainal mengklaim dari informasi yang dia terima sudah ada 26 DPD yang berkeras untuk meminta diadakannya Munaslub. Sesuai ketentuan AD/ART Partai Golkar, maka syarat untuk mengadakan munaslub sudah terpenuhi.

"Sesuai Anggaran Dasar syarat itu sudah terpenuhi. Kenapa harus Munaslub? Karena ketua ada di penjara, satu posisi yang sangat memalukan dan memilukan bagi kader Golkar. Karena itu pintu keluarnya sesuai  AD/ART adalah munaslub," kata Zainal.

Zainal Bintang mengatakan saat ini ada orang terdekat Setya Novanto di ring satu partai atau di DPP yang menolak penggantian Setya Novanto, serta berharap Novanto menang gugatan praperadilan. Zainal mengatakan pilihan itu tidak masuk akal dan menghina akal sehat kader partai. 

"Secepatnya ada munaslub agar partai bisa terus berkiprah. Agar partai tidak terganggu saat pilkada. Kalau tidak diganti, calon kepala daerah yang mau diusung akan ragu karena diusung partai bermasalah. Rakyat tidak mau pilih calon karena partai bermasalah. Golkar tahun 2014 bisa memenangkan  18,5 juta suara atau 91 kursi DPR, pertanyaannya apakah Golkar masih bisa bertahan dengan angka itu? Kalau pemimpinnya runyam, kompetitor Golkar akan melakukan penggembosan," kata Zainal.

Selain itu Zainal juga mengatakan tidak ada sangkut pautnya proses praperadilan yang akan dijalani Novanto dengan munaslub yang akan dilakukan Golkar. Zainal mengatakan Golkar memang mendukung proses praperadilan namun tidak seharusnya Novanto menyandera Golkar dengan kasusnya itu. 

"Yang mengajukan praperadilan siapa? Novanto kan? Artinya kasus korupsi itu Novanto pribadi, bukan Partai Golkar. Kami akan membantu proses hukumnya, tapi kami mohon Novanto bantu Golkar dengan tidak menyandera partai," kata Zainal. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.