Share This

Beredar SPDP Setya Novanto Tersangka, Ini Kata KPK

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK dalam kasus Korupsi E-KTP untuk tersangka Setya Novanto ditandatangi oleh Direktur Penyelidikan KPK, Aris Budiman

BERITA , NASIONAL

Senin, 06 Nov 2017 19:11 WIB

Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan  belum ada surat penyidikan baru untuk ketua DPR Setya Novanto dalam perkara korupsi pengadaan E-KTP. Kata dia, saat ini penyidik dan jaksa KPK tengah memokuskan perhatian pada lima orang tersangka dan terdakwa lain dalam perkara ini yang sebagiannya sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Kata dia, di  persidangan itu nanti akan diungkap bukti-bukti keterlibatan semua pihak dalam proyek yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun rupiah.

"Belum ada. Kita masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan kontruksi penanganan perkara. Di sidang kan kita sedang ajukan cukup banyak saksi dan bukti-bukti," ujarnya kepada wartawan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta.

Sebelumnya,  beredar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK kasus Korupsi E-KTP untuk tersangka Setya Novanto   ditandatangi oleh Direktur Penyelidikan KPK, Aris Budiman.  SPDP yang bertanggal  3 November 2017 itu menyebutkan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Di dalam surat itu juga, Novanto diduga telah melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto.

Oleh KPK, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.