Share This

Anies Tetapkan UMP DKI Jakarta 2018 Sesuai Usulan Pengusaha Sebesar Rp 3,6 juta

Usulan dari buruh UMP Jakarta 2018 sebesar Rp 3,9 juta

BERITA , NASIONAL

Rabu, 01 Nov 2017 20:47 WIB

Ilustrasi: Demo buruh menuntut UMP Jakarta 2018 sebesar Rp 4,1 juta, Rabu (18/10). (Foto: KBR/May R.)

KBR, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengumumkan hasil musyawah Pemprov mengenai besaran Upah Minimun Pekerja (UMP) per 1 Januari 2018 sebesar Rp3.648.035. Angka itu mengalami peningkatan sebesar 8.71 persen dibanding tahun 2017 sebesar Rp3.345.000.

Pertimbangan jumlah tersebut berdasarkan pada inflasi periode September 2016-2017 yaitu sebesar 3,2 persen. Kemudian Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,99 persen.

"Kita semua menyadari bahwa beberapa waktu ini kondisi perekonomian kita terasa cukup menekan bagi para pekerja para buruh. Karena itu kenaikan UMP kali ini itu adalah satu pijakan untuk bisa memastikan bahwa biaya hidup di Jakarta terjangkau," terang Anies di   Balai Kota, Rabu  (01/11/17).

Anies melanjutkan, "Satu sisi kita naikkan UMP, di sisi lain kita turunkan biaya hidup dengan cara subsidi biaya pangan murah dan pemotongan biaya transportasi, dan juga biaya pendidikan anak-anak mereka dipermudah."

Anies mengklaim  UMP 2018  sudah memperhitungkan aspirasi  baik penguasa maupun buruh.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan keputusan itu memberi rasa nyaman bagi kelangsungan dunia usaha.

"Ini adalah angka yang bisa diterima, karena ini juga akan bisa menggerakkan dunia usaha dan menghindari ancaman potensi PHK," kata Sandi.

Sebelumnya Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengajukan  dua angka penetapan UMP DKI Jakarta 2018.  UMP yang diusulkan yakni Rp 3.648.035 dan Rp 3.917.398. Usulan   sebesar Rp 3.648.035 datang dari pengusaha, sementara  unsur serikat pekerja yakni Rp 3.917.398.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.