Share This

Ribuan Kartu Asuransi Nelayan Rembang Belum Dicetak

Dari total kuota 5.400, baru 1.200 kartu yang jadi dan siap didistribusikan.

BERITA , NUSANTARA

Minggu, 20 Nov 2016 21:16 WIB

Author

Musyafa

Ribuan Kartu Asuransi Nelayan Rembang Belum Dicetak

Nelayan tradisonal. Foto: Antara

KBR, Rembang- Sebagian besar kartu asuransi nelayan untuk Kabupaten Rembang, Jawa Tengah belum selesai dicetak. Dari total kuota 5.400, baru 1.200 kartu yang jadi dan siap didistribusikan.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menjelaskan kartu asuransi nelayan merupakan program dari pemerintah pusat. Pihaknya masih menantikan pencetakan 4.200 kartu lainnya, karena memang sangat ditunggu-tunggu nelayan. Menurutnya, nelayan yang berhak mendapat kartu asuransi hanya nelayan yang perahunya dibawah 10 Gros Ton (GT).

“Yang sudah ada kartunya 1.200, mudah–mudahan yang sisanya segera dicetak. Yang jelas kita dapat kuota untuk asuransi kecelakaan nelayan ini 5.400. Ini kita akan terus memintakan tambahan kepada pemerintah pusat, agar nelayan kita benar – benar terjamin kesehatan dan keselamatannya. Ya tentu bermanfaat, kartu itu kan semacam jaminan keselamatan, “ jelasnya saat menyerahkan kartu asuransi nelayan di Kec. Kaliori, Minggu (20/11).

Abdul Hafidz menambahkan pemegang Kartu asuransi nelayan bisa mengajukan klaim, apabila terjadi kecelakaan. Korban meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan Rp200 juta, korban cacat tetap Rp150 juta dan kalau nelayan menjalani perawatan di rumah sakit, biayanya akan ditanggung berdasarkan nominal tagihan yang dibebankan.

Menanggapi itu, Ketua kelompok nelayan Desa Tunggulsari Kecamatan Kaliori, Yauma mendesak percepatan distribusi kartu asuransi nelayan. Dengan adanya kartu tersebut, nelayan kecil seperti dirinya menjadi lebih tenang saat melaut. 


Editor: Sasmito

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.