KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi tindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat eselon III Ditjen Pajak.
Sri Mulyani mengatakan operasi tangkap tangan itu merupakan sinyal kuat atas komitmen pemerintah memerangi korupsi. Sri Mulyani mengatakan intervensi KPK dalam kasus ini justru akan mempercepat upaya bersih-bersih di internal.
"Kalau ada segelintir yang melakukan pengkhianatan, yang saya sebutkan tadi, kalau orang korupsi dan tamak tidak akan pernah ada batasnya. Dan merekalah yang harusnya dihilangkan atau diperangi bersama, baik dari internal, baik itu di Pajak, Bea Cukai, Kemenkeu. Orang-orang yang baik harus memerangi yang jelek ini. Kalau diperlukan, dibutuhkan intervensi dari institusi lain. Ini adalah untuk pembersihan secara lebih cepat dan efektif," kata Sri Mulyani di kompleks Istana, Selasa (22/11/2016).
Sri Mulyani berharap operasi tangkap tangan itu tidak mempengaruhi target tax amnesty (pengampunan pajak). Ia bakal meyakinkan para pembayar pajak bahwa pemerintah layak dipercaya lantaran punya komitmen kuat untuk memerangi korupsi.
"Saya akan mengatakan kepada para tax payer (pembayar pajak), bantu saya untuk nangkapin orang yang jahat di dalam dan perusahaan yang memang mau mangkir dengan main-main mereka. Jadi saya ingin mengatakan justru ini adalah langkah untuk menunjukkan bahwa anda boleh percaya pada kita, karena kita sangat mendukung ini," ujar dia.
Editor: Agus Luqman
Pegawai Pajak Kena OTT, Sri Mulyani: Pengkhianat Harus Diperangi
Sri Mulyani mengatakan intervensi KPK dalam kasus ini justru akan mempercepat upaya bersih-bersih di internal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: ANTARA)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - BERITA
Dugaan Gratifikasi, Bekas Menag Lukman Hakim Diperiksa KPK
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"Terdakwa Korupsi PT PLN Batubara Kembalikan Uang Rp477 Miliar
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.Menkeu: 70 Persen APBD untuk Orang Pemda, Sisanya untuk Rakyat
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”Sistem Jalan Berbayar Hanya Untungkan Orang Kaya?
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."Kemenkes Klaim Sudah Bahas Penyuluhan Kesehatan Calon Pengantin
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. Wapres: Pengusaha Besar Tak Usah Urus Produk Kecil
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".Penuntasan Kasus HAM, Istana Ngotot KKR
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."Menteri Kelautan Mulai Evaluasi Kebijakan Peninggalan Susi
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "Sertifikat Layak Nikah, Ini Alasan Menko
"Maksud saya sertifikat itu harus dipastikan bahwa setiap calon pasangan pengantin muda, dia memang sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat cukup tentang itu, sebelum dia menikah."Sertifikat Layak Nikah, Kemenag Kerahkan Petugas KUA dan Penyuluh Agama
"Wajib untuk ditatar. Kan sama KUA kadang-kadang karena mau cepat, makanya pada saat menikah saja dikasih nasihat. Ini akan lebih lagi."Subsidi PBI BPJS Kesehatan, Pemprov DKI Usulkan Tambahan Anggaran Rp1,1 Triliun
Kenaikannya sendiri kalau seluruhnya itu lebih dari Rp1 triliun untuk PBI saja, untuk BPJS saja kenaikannya. Dari Rp1,4 sekarang naik Rp1,1. Kan Rp1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaranBrimob Tak Akan Tarik 7 Ribuan Pasukannya dari Papua Hingga 2020
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital,"Kemenaker: Era 4.0 Akan Ada Pekerjaan Hilang, Tapi Jangan Pesimis
Menurut prediksi Bank Dunia, berbagai pekerjaan yang bersifat rutin, mudah terprediksi, memiliki prosedur baku, serta mengandalkan database bakal digantikan oleh robot.Paksa Gunakan Angkutan Umum, Jalan Berbayar Mulai Diberlakukan Tahun Depan
"Bersama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan ERP dalam rangka push policy. Kalau tidak gitu orang tidak pindah ke angkutan umum," Bom Bunuh Diri Medan, Polisi Tangkap 10 Orang
"Ada 10 orang yang sudah diamankan, jadi 5 orang di Riau, kemudian satu orang di Bekasi, kemudian 3 orang di Banten, satu orang di Jawa Tengah. "Ada Korban Jiwa, Pengoperasian Grabwheel Dievaluasi
"Nah oleh karena itu tugasnya BPTJ ke depan untuk mengevaluasi bersama-sama Grab untuk keselamatan," kata Bambang Prihartono.Bom Medan Tak Pengaruhi Pasar Saham dan Investasi
"Hari ini juga ada koreksi tetapi tidak lebih dari 1 persen, jadi saya pikir (insiden bom), tidak begitu mengganggu market," kata Inarno Djayadi, Dirut BEI di Jakarta, Kamis (14/11/2019).Era 4.0, Jutaan Pelaku Usaha Mikro-Kecil Masih 'Buta Internet'
"Rendahnya pendidikan ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan internet pada industri mikro-kecil."Bom Bunuh Diri Medan, Ini Kondisi 6 Korban
"Itu operasi penyambungan tendon. Penyambungan urat otot yang sempat terputus."Ahok Jadi Bos BUMN? Ini Kata PDIP
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Rangkuman Berita Sepekan KBR
Saga Akhir Pekan KBR
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18