KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi tindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat eselon III Ditjen Pajak.
Sri Mulyani mengatakan operasi tangkap tangan itu merupakan sinyal kuat atas komitmen pemerintah memerangi korupsi. Sri Mulyani mengatakan intervensi KPK dalam kasus ini justru akan mempercepat upaya bersih-bersih di internal.
"Kalau ada segelintir yang melakukan pengkhianatan, yang saya sebutkan tadi, kalau orang korupsi dan tamak tidak akan pernah ada batasnya. Dan merekalah yang harusnya dihilangkan atau diperangi bersama, baik dari internal, baik itu di Pajak, Bea Cukai, Kemenkeu. Orang-orang yang baik harus memerangi yang jelek ini. Kalau diperlukan, dibutuhkan intervensi dari institusi lain. Ini adalah untuk pembersihan secara lebih cepat dan efektif," kata Sri Mulyani di kompleks Istana, Selasa (22/11/2016).
Sri Mulyani berharap operasi tangkap tangan itu tidak mempengaruhi target tax amnesty (pengampunan pajak). Ia bakal meyakinkan para pembayar pajak bahwa pemerintah layak dipercaya lantaran punya komitmen kuat untuk memerangi korupsi.
"Saya akan mengatakan kepada para tax payer (pembayar pajak), bantu saya untuk nangkapin orang yang jahat di dalam dan perusahaan yang memang mau mangkir dengan main-main mereka. Jadi saya ingin mengatakan justru ini adalah langkah untuk menunjukkan bahwa anda boleh percaya pada kita, karena kita sangat mendukung ini," ujar dia.
Editor: Agus Luqman
Pegawai Pajak Kena OTT, Sri Mulyani: Pengkhianat Harus Diperangi
Sri Mulyani mengatakan intervensi KPK dalam kasus ini justru akan mempercepat upaya bersih-bersih di internal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: ANTARA)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - BERITA
Penceramah Jafar Shodiq Jadi Tersangka Penghina Wakil Presiden
"Kenapa tersangka? Karena sudah ada barang bukti yang cukup untuk jadi tersangka yaitu ada laporan polisi, ada keterangan saksi, ada bukti seperti video tersebut."
Para Dirut Garuda yang Tersandung Hukum
Ari Ashkara bukan satu-satunya Dirut Garuda yang diduga melanggar hukum.
Produknya Dibajak, Harley-Davidson Mengadu ke Menteri Yasonna
“Kami masih banyak menemukan produk tiruan kami (Harley-Davidson) seperti baju, sarung tangan, suvenir yang bebas diperjualbelikan di Indonesia.”
Jokowi Targetkan Indonesia Setop Impor Petrokimia dalam Empat Tahun
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."
Cek Layanan BPJS di RSUD Cilegon, Jokowi Janji Selesaikan Defisit
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu,"
Pangkas Batu Bara, Indonesia-Denmark Bakal Garap Energi Bersih di 4 Provinsi
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."
ICJR Ingatkan 'Janji' Pemerintah Revisi UU ITE
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.
RUU KKR, Ini Alasan Pemerintah Hapus Pasal Amnesti
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."
Sidak, Mobil Mewah Tunggak Pajak Sampai 5 M
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."
Kasus Moge Harley Davidson di Garuda, Sri Mulyani Buru di BUMN Lain
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."
BSNP: Ujian Nasional Sulit Bikin Murid Pintar
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
Kemdikbud: Meningkatkan Nalar Siswa Tak Cukup Lewat Aturan Pemerintah
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
Kasus Moge Harley Davidson, Erick Berhentikan Dirut Garuda
"Jadi kalau kerugian negara sudah menjadi faktor tidak hanya perdata tapi juga pidana ini yang sangat memberatkan,"
ICW: Mahkamah Agung Sering Tidak Pro-Pemberantasan Korupsi
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
50 orang Indonesia Terkaya 2019 Versi Forbes, Inilah 4 Wajah Baru
Ekonomi Nasional Tumbuh, Tapi Penganggur Bertambah 50 Ribu Orang
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
Polda Metro Jaya Luncurkan Aplikasi Kondisi Darurat
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
Radikalisme, Menteri BUMN Sampaikan Data ke Menkopolhukam
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
Kemenlu Bantah Abaikan WNI yang Dideportasi Akibat Tulis Demo Hong Kong
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
MA Vonis Idrus Marham Korupsi Sebagai Pejabat Golkar, Bukan Sebagai Mensos
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN
Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme