Yasonna: Tidak Ada Aturan Ketat Soal Remisi

Harus jujur saya katakan bahwa kadang-kadang ada permainan di anggota saya, itu yang membuat orang-orang mengatakan pemberian remisi.

BERITA

Kamis, 27 Nov 2014 11:03 WIB

Author

Vitri Angreni

Yasonna: Tidak Ada Aturan Ketat Soal Remisi

Yasonna Laoly, Menkumham, remisi, extraordinary crime

KBR, Jakarta – Para menteri di Kabinet Kerja Jokowi langsung mulai bekerja setelah dilantik 27 Oktober lalu. Tak terkeculai Yasonna Laoly yang diangkat menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salah satu pembenahan yang dilakukannya adalah mengatur soal remisi yang kerap disorot masyarakat. Menurutnya selama ini pemberian remisi kepada semua narapidana bersifat subjektif dan dia mengakui ada anggotanya yang bermain dalam penentuan remisi ini.

Karena itu dia ingin membuat indikator-indikator yang ketat dalam pemberian remisi kepada pelaku extraordinary crime seperti koruptor, teroris, dan pengedar narkoba. Dalam Sarapan Bersama KBR, Menteri Yasonna (21/11) juga membeberkan hal lain yang akan dibenahinya dalam kementeriannya.

Soal pembebasan bersyarat ini selalu disuarakan oleh kelompok masyarakat terutama hari-hari nasional atau keagamaan yang disebut remisi. Apakah kebijakan remisi ini terutama untuk para koruptor akan tetap berjalan di era Anda sebagai menteri?

“Jadi kami sering disalahkan. Kementerian Hukum dan HAM dalam konteks ini Dirjen Lapas seolah-olah kalau kita memberikan remisi itu pro koruptor. Padahal sebenarnya filosofi dari lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan, filosofinya adalah membina masyarakat yang sudah melakukan kesalahan. Supaya setelah kita bina nanti keluar dari lapas dia menjadi warga negara yang baik, warga negara yang patuh hukum, warga negara yang taat itulah tugas kita disini.”

“Urusan hukum menghukum itu ada di pengadilan, pengadilan yang menetapkan. Kalau kita mau hukumannya berat itu urusannya di pengadilan. Dengan hukuman yang berat ini, orang itu dikira ini rangkaian dari criminal justice system.”

“Polisi menyidik kemudian dari sini dan fakta-fakta yang diambil polisi dikirim ke jaksa, jaksa melihat unsur-unsur yang ada kemudian bukti-bukti yang ada dia tuntut dengan perasaan keadilan yang ada pada jaksa mewakili rakyat, menuntut tentu lebih berat. Maka pengadilan mempertimbangkan fakta, tuntutan, pembelaan baik dari yang bersangkutan maupun melalui kuasa hukumnya dari situlah pengadilan memberi keputusan.”

“Kalau memang kita sudah mengatakan bahwa korupsi itu adalah tindak pidana yang extraordinary crime, termasuk di dalamnya narkoba tetapi narkoba dalam hal ini saya mau mengatakan adalah pengedarnya. Karena kalau pemakainya itu dia bahkan menjadi korban.”

“Jadi pengedar, teroris itu kita kategorikan extraordinary crime maka kalau politik hukum kita ya diberatin di pengadilan. Dikirim ke kita, sangat menyedihkan sekali ya kalau saya berbuat baik masak saya tidak dapat remisi, pembebasan bersyarat Undang-undang mengatur itu. Hanya memang saya harus katakan perlu indikator-indikator yang lebih ketat didalam pemberian remisi kepada extraordinary crime baik koruptor, terorisme, dan narkoba.”

Karena selama ini sangat subjektif?

“Iya. Harus jujur saya katakan bahwa kadang-kadang ada permainan di anggota saya, itu yang membuat orang-orang mengatakan pemberian remisi. Tidak hanya pada kejahatan extraordinary crime tetapi juga terhadap kejahatan pidana umum lainnya. Jadi pemberian remisi sering dikategorikan tergantung bagaimana mengurusnya.”

“Ini ada deal-deal di sana, itu yang saya tekankan kepada anggota-anggota saya. Saya bilang kamu jangan pernah melakukan itu, siapa yang melakukan cara-cara seperti itu akan berhadapan dengan saya. Tetapi kalau kita menyamaratakan bahwa koruptor, bandar narkoba semuanya tidak boleh ada remisi itu bukan filosofinya. Bukan filosofi kami karena kami tugasnya membina.”

Tapi apakah mereka tetap layak mendapatkan itu dalam setiap tahun?

“Disitulah kita katakan pengaturan indikator itu. Kan pernah orang banjir remisi sehingga hukumannya 14 tahun bisa menjadi hanya 7 tahun, pembebasan bersyarat bisa dijalaninya berapa tahun. Itu yang kita katakani khusus untuk extraordinary crime itu kita bongkar.”

“Di PP 99 itu bisa menimbulkan persoalan, ada kontradiksi juga di sana. Ini bisa membuat orang-orang di dalam itu ada yang boleh kita katakan berbuat baik tidak ada gunanya, tidak ada remisi tidak ada pembebasan bersyarat. Satu itu bertentangan dengan filosofi kami, dua mungkin dia jadi destruktif.”

“Kalau koruptor mungkin intelektual tetapi itu tidak menggaransi bahwa bisa tidak terjadi sesuatu. Saya mengatakan kami di lapas membina bukan membinasakan. Kalau kita mau memperberat awalnya di pengadilan, tugas mereka itu, jaksa tuntut seberat-beratnya sesuai fakta yuridis yang ada.”

“Kalau hakim mau mencabut hak narapidana ada kejadian pengadilan mencabut hak politik. Bahwa memang selama ini mungkin teman-teman KPK melihat ada permainan di sini, itu yang kita bersihkan permainan remisi dan bebas bersyarat.”

“Saya men-drive anggota saya untuk jangan melakukan itu. Tapi untuk fair saya juga memanggil mereka orang-orang itu tadi, kalapasnya. Karena kalau tidak kami panggil saya hanya menerima keterangan sepihak tidak bisa kan orang seperti itu pasti saling menyalahkan.”

Selain melakukan penyelidikan dan sebagainya itu dalam pengetatan indikator tadi apakah seorang extraordinary crime tadi setahun hanya boleh sekali menerima remisi saja?

“Itu yang kita tata. Saya pastikan bahwa ada pengetatan dan di dalam kriteria itu tadi pasti berbeda dengan pidana umum lainnya. Bahkan kalau PP 99 itu ya kita harus bicarakan ulang, ada soal-soal yang bertentangan ketentuannya. Membuat pelaksana di lapangan seperti teman-teman jadi agak rancu.”

“Disamping itu mereka mengeluhkan, kita tugasnya begini orang-orang menjadi sangat frustasi. Ada yang sudah tua, dalam keadaan sakit-sakitan. Iya memang itu konsekuensi  dari perbuatan tetapi kita tetap punya kebijakan.”

“Jadi saya akan mencoba berdiskusi ulang untuk kita juga harus mendengar saran dari KPK tapi pada saat yang sama kita juga mencari kesamaan antara kami di sini sebagai orang yang ditugaskan Undang-undang untuk membina dan keinginan dari rasa keadilan masyarakat. Supaya kami juga tidak menabrak rasa keadilan masyarakat itu bagaimana ini. Tapi jangan tutup bagi kami untuk membuat remisi dan pembebasan bersyarat, bahwa kita harus buat seleksi yang lebih baik dan mencegah terjadi permainan dalam remisi itu harus.”

“Itu barangkali yang saya mau coba terapkan, transparansi juga kita mau lakukan dalam waktu dekat kita akan membuat pengaduan online tersistem. Pengaduan online lewat Twitter, SMS dan harus ada tanggapan yang cepat langsung dikirim ke masing-masing dirjen dan itu bisa saya kontrol berapa hari prosesnya apa responnya. “

“Itu bisa langsung berkomunikasi dua arah antara pengadu dan administrator dalam rangka perbaikan sistem. Supaya pelayanan kami kepada masyarakat pengaduan supaya saya tahu langsung saya perintahkan ini diselesaikan. Jadi semua kita coba dengan itikad baik, kementerian ini kementerian besar berhadapan dengan imigrasi, paspor, visa, dan lain-lain maka itu pelayanannya buat sebaik mungkin.”


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Eps.6: Kuliah di Perancis, Cerita dari Dhafi Iskandar

Insiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarkat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak

Inisiatif Masyarakat untuk Wujudkan Hunian yang Layak