UPC: Kemiskinan Hilang Kalau Pembangunan Merata

"Badan Pusat Statistik, BPS Maret lalu menyebut jumlah penduduk miskin di tanah air mencapai 28,28 juta penduduk."

KBR, Jakarta - Badan Pusat Statistik, BPS Maret lalu menyebut jumlah penduduk miskin di tanah air mencapai 28,28 juta penduduk. Jumlah ini turun dari hasil pendataan yang dilakukan pada September tahun sebelumnya. Saat itu, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 28,6 juta penduduk. Meski turun, kemiskinan tetap menjadi sasaran empuk para politisi negeri kita. Saat masa kampanye, hampir semua politisi berlomba-lomba menjadikan isu kemiskinan sebagai jualan mereka.

Setelah pemilu usai dan pemerintahan baru telah terbentuk, kini giliran warga menagih janji-janji yang telah diucapkan. Aktivis dari Urban Poor Consortium Edi Saidi mengatakan dalam pemerintah baru Jokowi ada 5 isu penting yang harus segera ditangani terkait kemiskinan. “ Hak atas tanah dan tempat tinggal kedua, hak berkerja, ketiga akses kesehatan, keempat akses pendidikan, kelima ketahanan bencana. Lima isu ini penting untuk ditangani pemerintah Jokowi,” kata Edi di Program Pilar Demokrasi KBR, Senin, (27/10)

Terkait isu tanah dan tempat tinggal, menurut Edi, sudah menjadi rahasia umum masyarakat tak menikmatinya. Tanah dan tempat tinggal selalu jadi komoditas orang-orang berduit. “Kita tahu banyak sekali di kota tanah strategis dikuasai orang miskin tetapi mereka tidak punya hak tempat tinggal. Mereka bisa digusur setiap saat. Di desa juga begitu petani hanya jadi buruh tani, penguasaan lahan dikuasai orang kota,” terang Edi. 

Namun Edi masih menaruh harapan pada Presiden Jokowi. Kata dia kedekatan dengan masyarakat menjadi kelebihan bekas walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu. “Seorang pemimpin yang mau mendengarkan, yang langsung hadir di masyarakat, warga merasakan dia siapa, ini beda dari sebelumnya. Bahkan Jokowi menyatakan pemerintah adalah pelayan warga,” terang Edi.

Jargon revolusi mental yang disampaikan menurut Edi menjadi jalan yang tepat untuk mengetaskan kemiskinan. Namun kata dia, jargon tersebut harus berlaku kepada semua pihak. Tak hanya pada orang miskin saja.

Selain itu menurut Edi, untuk mengentaskan kemiskinan, pembangunan harus merata di semua wilayah tak hanya terpusat di Jawa khususnya Jakarta.  “Kue pembangunan masih di Jakarta, uang banyak berputar di Jakarta, ini yang mendorong warga daerah lain datang ke Jakarta. Sekarang sudah menurun karena daerah penyanggah juga sudah berkembang,” kata Edi.

Anggota DPRD DKI Jakarta Sere Tambunan mengakui selama satu dekade belakangan banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan hak-hak dasarnya. Dia mencontohkan sulitnya masyarakat mendapatkan akte kelahiran.

“Kalau selama ini memang banyak kendala masyarakat memperoleh KJP dan data administrasi pribadi seperti akte kelahiran. Saya lakukan membantu masyarakat mendapatkan akte kelahiran, masyarakat kebanyakan temukan kesulitan, terutama syarat untuk memperoleh yang justru mempersulit, “ kata Sere.

Itu sebab Sere sepakat dengan revolusi mental di birokrasi, khususnya di pemerintahan tingkat bawah. “Kalau kemarin kita mau cari lurah susah, mau tanda tangah ktp bisa 2-3 hari, mau ngurus surat susah sekali, secara mental kita sudah terganggu,” kata Sere.

Padahal, menurut Sere, secara anggaran Jakarta sebenarnya sudah mampu mewujudkan pelayanan publik yang baik. “Kalau kita melihat dianggarkan 2014, DKI Jakarta menganggarkan di bidang kesra itu sampai 17 triliun. Penanganan jalan  itu sekitar 18 triliun. Artinya anggaran sudah besar untuk digunakan supaya masyarakat lebih partisipatif. Tetapi yang menjadi perhatian anggaran kita belum digunakan sepenuhnya, kalau tidak salah baru sekitar 30 % yang digunakan. Padahal sekarang sudah bulan Oktober,” kata Sere.

Selain anggaran, sumber daya manusia juga penting untuk menjalankan program yang sudah disepakati.
“Anggaran ini cukup besar, PR DKI Jakarta sudah bekerja sekuat-kuatnya dengan persoalan yang ada,” tutup Sere.

Editor: Sutami

• Pilar Demokrasi
• Kemisikinan
• UPC
• Edi Saidi