Komnas Perempuan: Qanun Jinayat Rampas Hak Perempuan

Akhir September lalu, DPRD Aceh mengesahkan peraturan hukum pidana Islam yang disebut sebagai Qanun Jinayat.

BERITA

Rabu, 05 Nov 2014 14:55 WIB

Author

Gungun Gunawan

Komnas Perempuan: Qanun Jinayat Rampas Hak Perempuan

Refhuk, Qanun Jinayat, Komnas Perempuan, Aceh

KBR, Jakarta - Akhir September lalu, DPRD Aceh mengesahkan peraturan hukum pidana Islam yang disebut sebagai Qanun Jinayat. Qanun ini mengatur sejumlah hukuman bagi kejahatan kriminal, seperti pemerkosaan dan kejahatan seksual lain, perbuatan mesum, judi, mabuk-mabukan, hingga mengatur hubungan sejenis (gay dan lesbian). Para pelanggar aturan ini dihukum cambuk antara 10 kali hingga 150 kali.

Namun Qanun ini mendapat kritik karena dianggap tidak manusiawi dan mengabaikan serta merugikan hak-hak perempuan, baik hak politik hingga hak asasi manusia. Diantaranya, pelaku pemerkosaan bisa bebas setelah membela diri dengan bersumpah lima kali. Mashruchah, Wakil Ketua Komnas Perempuan prihatin dengan  pengesahan Qanun Jinayat. “Saya sedih karena Aceh sempat menjadi contoh yang baik bagi pergerakan perempuan,“ ujarnya. Mashruchah mengaku belajar kepada Ratu Safiatudin yang berhasil memimpin negeri Aceh dengan kebijakan yang menempatkan perempuan dalam posisi yang penting. “Tidak hanya bekerja di dalam rumah, tapi juga ada hak-hak ekonomi dan politik perempuan,“ imbuhnya.

Mashruchah menambahkan, Qanun Jinayat yang telah disahkan parlemen setempat sebagai bentuk pengekangan terhadap perempuan. Terutama korban perkosaan.  “Karena dalam banyak kasus pemerkosaan itu juga terjadi dalam ruang relasi perkawinan. Itu diatur undang-undang juga. Jadi kasus pemerkosaan bukan hanya dilakukan oleh orang tidak dikenal,” ujarnya.  Dia menambahkan, dari penelitian komnas Perempuan, banyak korban pemerkosaan terutama yang punya relasi perkawinan atau keluarga akhirnya urung melapor karena diintimidasi pihak keluarga pelaku.(Baca: Qanun Jinayat Raampas Keadilan Korban Pemerkosaan)

Hal senada juga diutarakan Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Wahidah Rustam. Menurutnya, setiap orang berhak punya privasi dan mempertahankan hak nya dalam ruang domestik semisal rumah tangga. “Jadi perempuan bisa membela haknya dan menyatakan keberatan ketika didzalimi meskipun itu oleh suaminya,” ujar Wahidah.

Wahidah khawatir peraturan serupa akan diikuti oleh daerah lain. “Seperti kewajiban memakai jilbab, Akhirnya diikuti oleh daerah lain,” ujarnya. Oleh karena itu, dia beserta LSM lain yang peduli soal perempuan berencana mengajukan petisi menolak pengesahan qanun jinayat ke Kemendagri. “Kami harap Kemendagri menolak pengesahan qanun ini,” ujarnya.

Salah satu pasal yang mengundang banyak kritik adalah soal pengampunan  terhadap pelaku pemerkosaan. Dalam qanun itu, pemerkosa bisa bebas bila bersumpah sebanyak 5 kali. Selain itu, korban perkosaan juga terancam dihukum bila tidak disertai bukti saat melapor. “Itu seperti sudah jatuh tertimpa tanga,” ujar Mashruchah. DIa menambahkan, selama ini korban pemerkosaan kerap membuang bukti karena trauma.

Pemprov Aceh lewat juru bicaranya, Murthalamuddin angkat bicara. Dia menilai sejauh ini tidak ada tekanan public untuk menggagalkan pengesahan qanun jinayat. “Tidak ada itu, terlalu dibesar-besarkan,” ujarnya. Murthalamuddin menambahkan, qanun tersebut sudah cocok dengan kultur masyarakat Aceh yang mayoritas muslim. “Orang lain tidak usah ikut campur apalagi menilai kami dengan kacamata mereka. “Biarkan masyarakat Aceh memilih apa yang terbaik untuk mereka,” tegasnya.

Menurut Murthalamuddin, permasalaha hukuman badan di Aceh merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum yang tegas. “Kami akan tetap memberlakukan hukuman cambuk bila sudah ada keputusan pengadilan,” katanya.

Kata dia, persoalan qanun tidak perlu dipermasalahkan oleh orang luar Aceh. “Kami punya masalah dan penyelesaian sendiri. Seperti Jakarta juga punya masalah lain semisal gelandangan,” ujarnya.

Dia juga menuduh LSM yang kontra dengan qanun tersebut dibeking oleh kepentingan asing. “Mereka itu hanya menjual Aceh saja. Mengangkat isu ini untuk memperoleh dana donor asing,” ujarnya. Lebih jauh menurutnya, qanun merupakan salah satu wujud dari keistimewaan Aceh pasca perjanjian damai di Helsinski, Finlandia beberapa tahun silam. “Papua sudah punya keistimewaan dengan budaya Noken-nya, begitu juga Yogya yang bisa punya sultan sekaligus gubernur,” ujarnya.

Editor: Sutami


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Jokowi Perintah Menkes Segera Tetapkan Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar