Pengamat: Tak Mungkin Ada yang Kasih Mobil Camry ke Ketua Bawaslu Tanpa Ada Maksud

KBR68H, Jakarta - Ketua Bawaslu Muhammad mengaku ditawari mobil mewah Toyota Camry namun tak mau melapor ke KPK. Muhammad bahkan tak mau membuka identitas parpol penyuap tersebut.

BERITA

Senin, 18 Nov 2013 15:06 WIB

Author

Doddy Rosadi

Pengamat: Tak Mungkin Ada yang Kasih Mobil Camry ke Ketua Bawaslu Tanpa Ada Maksud

ketua bawaslu, muhammad, suap, toyota camry

KBR68H, Jakarta - Ketua Bawaslu Muhammad mengaku ditawari mobil mewah Toyota Camry namun tak mau melapor ke KPK. Muhammad bahkan tak mau membuka identitas parpol penyuap tersebut.
 
Dalam acara Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Ormas di Batam pada Jumat (15/11) lalu, Muhammad telah menceritakan lengkap perihal godaan mobil mewah itu. Dia heran saat tiba-tiba ada oknum parpol yang menyerakan kunci mobil Toyota Camry baru kepadanya.

Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahuddin mendesak Muhammad harus membuka secara gamblang identitas Ketua Parpol yang telah menyuap itu. Pasalnya, Ketua Bawaslu mengungkapkan itu secara terbuka.

Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahuddin dalam program Sarapan Pagi.

Sebenarnya kekuatan Bawaslu ini apa sehingga perlu disuap?

Tentu saja kalau saya pikir Bawaslu tidak terlalu signifikan dibanding KPU. Kalau dia saja berani disuap mobil Camry ini membuat saya khawatir jangan-jangan penyelenggara pemilu yang lain seperti KPU misalnya selama ini datang tawaran-tawaran semacam itu. Memang ada peran Bawaslu dalam pemilu, ini bisa saja pemberian itu terkait misalnya pemberi itu sedang diproses Bawaslu terkait suatu pelanggaran tertentu. Kan tidak semua pelanggaran itu kita tahu oleh Bawaslu, bisa saja masih belum dibuka kepada masyarakat atau yang kedua memang dia sedang tidak bermasalah tapi mengantisipasi. Karena punya skenario kecurangan tertentu, maka agar tidak kelak dipersoalkan Bawaslu ya dikasih gula-gula dulu.

Pak Muhammad juga mengatakan bahwa dia telah menelusuri siapa pemberi ini dan ternyata tidak terkait kepengurusan partai dan ini diperkirakan seperti Fathanah dalam kasus suap impor daging sapi. Kalau menurut anda apakah makelar-makelar seperti ini memang banyak di dalam penyelenggaraan pemilu?

Begini ya logika sajalah, maaf-maaf ini ya orang gila mana yang mau kasih mobil Camry tanpa ada kepentingan apapun. Dia nyatakan sendiri bahwa ini ada kepentingan, dia bilang kalau tidak ada kepentingan kasih tukang becak saja. Jadi artinya Pak Muhammad juga tahu ini ada kepentingan, dia tahu orang ini disebut oknum nah itu memang dari parpol berarti. Kalau dia tahu harus ada penegakan hukum mestinya dan dia adalah penegak hukum pemilu, itu yang jadi aneh bagi kita, mestinya dia proses.
 
Mestinya dia bisa berbuat sesuatu ya?

Harus bukan bisa. Dia harus melakukan sesuatu karena memang menjadi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dia untuk memproses dugaan pelanggaran itu ada dugaan pidana. Di proses awal di dia baru diteruskan ke kepolisian atau dia bisa melakukan langkah yang lain yaitu melaporkan kepada KPK. Ini bisa kita sebut sebagai suatu upaya suap.

Ini yang mengatakan Ketua Bawaslu, anda melihat kalau memang sudah terjadi semacam ini bisa jadi sebelumnya ada tawaran-tawaran seperti ini?

Itulah yang membuat kita akhirnya menduga kesitu. Tawaran-tawaran itu bukan hanya ditawarkan kepada Ketua Bawaslu, jangan-jangan ditawarkan juga kepada yang lain. Kalau seorang Ketua Bawaslu saja perannya tidak sebesar KPU didalam menentukan parpol dalam pemilu ini, jangan-jangan KPU ditawarkan lebih dari itu. Juga kita tidak tahu apa dari tawaran-tawaran itu semua penyelenggara pemilu menolak seperti Muhammad atau jangan-jangan sudah ada yang menerima, lantas bagaimana dengan penyelenggara di bawah. Selama ini memang juga sudah dikenal setidaknya kalau ukurannya di DKPP banyak yang nakal main-main sama peserta pemilu.

Banyak makelar menurut anda?

Iya. Jadi sebetulnya kasus Pak Muhammad ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk membongkar ini, jangan sampai kemudian kita nanti baru tahun belakangan seperti kasus MK. Jadi ini kita membongkar betul, sekarang kita minta kepada semua parpol menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa bukan parpol merekalah yang memberikan mobil itu kepada Ketua Bawaslu. Agar publik mendapatkan satu keyakinan, tidak menduga-duga oh jangan-jangan si ini si itu. Menurut saya ini berbahaya, maka itulah pentingnya Pak Muhammad membuka ini siapa orangnya. Partai-partai pun harus memberikan keyakinan kepada publik bukan mereka, kalau 12 parpol bukan lantas siapa atau jangan-jangan Pak Muhammad hanya mengada-ada saja kan bisa jadi kesitu.

Tindakan ini juga yang tidak mau membuka dan kemudian juga menimbulkan spekulasi di masyarakat, apakah menurut anda ini juga bisa meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik dan berujung meningkatnya golput pada saat pemilu?

Masyarakat mulai bereaksi terhadap isu ini ya. Memang mereka marah betul, kok  Ketua Bawaslu saja yang dianggap mengerti hukum itu tidak melapor. Ini akan berefek pada penyelenggara di bawah apalagi dia bilang memaafkan, nah penyelenggara di bawah nanti setiap ada dugaan upaya suap ya dimaafkan saja. Kalau begitu tidak perlu ada hukum, tidak perlu ada KPK kalau semua suap diselesaikan dengan cara memaafkan. Kedua, kalau dikatakan bahwa masyarakat ini kehilangan kepercayaan kepada partai politik dengan sendirinya mereka juga enggan berpartisipasi dalam pemilu. Kalau mereka sudah berpartisipasi dalam pemilu, tingkat partisipasinya rendah ya pemilu kita juga kurang legitimate ini yang berbahaya dan jadi fitnah akhirnya terhadap partai-partai tertentu.

Kalau sejauh ini menurut aturan siapa yang mengawasi umpama terjadi kasus semacam ini terhadap KPU atau Bawaslu?

Bawaslu sendiri. Itu maka saya bilang tadi ini aneh justru yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab dialah menyelesaikan memproses upaya-upaya dugaan suap semacam ini tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Ini membuat kita ragu, terjadi sama dirinya sendiri saja tidak diproses apalagi masyarakat yang melapor. Ini membuat masyarakat enggan, kemana-mana berkoar-koar ayo berpartisipasi dalam pemilu, bantu Bawaslu menyelenggarakan Bawaslu, bantu untuk mengawasi, bagaimana masyarakat mau yakin laporan mereka akan diproses yang dia terima sendiri saja tidak diproses. Padahal minggu lalu di Bandung dia mengatakan kalau ada caleg yang melakukan kecurangan kita jadikan musuh bersama. Jadi ini semacam ada inkonsistensi.

Dimana peran DKPP untuk memberi tekanan kepada Pak Muhammad?
 
Kalau DKPP itu pasif ya dia tidak bisa memeriksa, mengadili penyelenggara pemilu kalau tidak ada laporan. Kalau tindakan Pak Muhammad ini dianggap dia tidak melapor ke KPK terus kemudian ada pihak yang ingin mempersoalkan kepada DKPP itu bisa saja. Tapi kalau DKPP sendiri tanpa diawali ada suatu laporan atau pengaduan mereka tidak bertindak apa-apa. Kemarin Prof. Jimly sudah berpendapat, tapi saya rasa pendapat beliau mewakili dirinya sebagai seorang pakar, negarawan, bukan sebagai Ketua DKPP yang mengatakan memang kalau ini sudah menjadi isu publik harus dilaporkan kepada KPK. Partai-partai juga sudah bicara, Golkar misalnya kemarin saya baca statement-nya itu agak geram dan meminta membongkar ini. Kemarin ada juga kawan partai kontak saya, saya bilang itu memang keluar dari mulut Ketua Bawaslu sendiri, jadi memang partai-partai ini jadi risih.

Sudah mulai ada suara-suara meminta agar Ketua Bawaslu ini mundur, anda setuju?

Wah saya sangat setuju. Sejak kemarin pun sejak dia ketemu dengan Akil Mochtar beberapa hari sebelum Akil ditangkap saya sudah meminta beliau mundur. Saya bicara saja terbuka kepada publik biar tahu ya, kenapa kok saya keras sekali dengan Bawaslu, Pak Muhammad, termasuk KPU. Pak Muhammad terus terang sejak pertama dia terpilih fit and proper test saya yang meminta beliau itu menjadi Ketua Bawaslu, saya mendorong dan saya coba yakinkan anggota Bawaslu yang lain. Saya berharap atau saya awali berpikir bahwa beliau ini mampu, cakap untuk memimpin lembaga ini. Tapi ketika saya lihat dalam proses dia banyak sekali persoalan-persoalan saya merasa punya tanggung jawab moral juga untuk mempersoalkan dia. Karena saya tidak bicara soal pribadi ya tapi ini lembaga negara, ada uang rakyat yang banyak sekali mereka kuras untuk aktivitas pengawasan pemilu tetapi kinerjanya juga lemah sekali. Ini yang membuat kita akhirnya merasa Bawaslu ini bukannya banyak kerja tapi banyak tingkah, ketika dia tidak senang dengan DKPP karena diberi peringatan secara diam-diam dia bertemu dengan Akil Mochtar lantas kemudian mendorong sedemikian rupa untuk mempersoalkan DKPP ya. Itu juga tidak baik tindakan semacam itu, itulah awal mula saya minta beliau mundur. Kemudian beli mobil mewah padahal mobilnya sudah ada, mobil yang lama masih bagus minta lagi yang mewah. Sekarang muncul lagi kasus ini dan saya setuju memang harus mundur beliau itu daripada dipersoalkan lagi. Karena Pak Muhammad ini sudah pernah mendapatkan sanksi dari DKPP, yaitu sanksi peringatan pada kasus sengketa pemilu dari Partai Amanat Nasional saat itu.

Kalau Pak Muhammad mesti diganti siapa yang naik?

Nomor berikutnya nanti kita lihat. Apakah yang nomor berikutnya itu memenuhi kualifikasi untuk bisa menjadi anggota Bawaslu. Jadi kita betul-betul harus mencari orang yang punya kualifikasi dan tentu saja pertanggungjawaban kepada publiknya tinggi.    

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17