Jumhur: TKI yang Tidak Melalui BNP2TKI, Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas

KBR68H, Jakarta - Jumhur Hidayat mengaku teleponnya tak pernah berhenti berdering sejak ia menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Maklum persoalan TKI semakin kompleks baik di dalam maupun di negara pen

BERITA

Senin, 11 Nov 2013 17:27 WIB

Author

Arin Swandari

Jumhur: TKI yang Tidak Melalui BNP2TKI, Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas

tki, kriminal, bnp2TKI, jumhur

KBR68H, Jakarta - Jumhur Hidayat mengaku teleponnya tak pernah berhenti berdering sejak ia menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Maklum persoalan TKI semakin kompleks baik di dalam maupun di negara penempatan.

Kendati Jumhur masih punya waktu dan sempat menjajal peruntungan di dunia politik, tapi urusan TKI harus jadi prioritas. Simak perbincangan reporter KBR68H Arin Swandari dengan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat.

September lalu sepertinya kirim surat soal trafficking ke presiden, sudah ada jawaban?

Iya memang kita bersurat karena terkait dengan pemberantasan human trafficking itu tidak bisa hanya satu dua instansi, harus melibatkan banyak instansi. Karena faktanya memang semua instansi terlibat, karena itu kami telah bersurat kepada presiden untuk seluruh instansi yang terkait itu didapatkan semacam petunjuk untuk memerangi perdagangan orang. Kita sebetulnya sudah punya Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun kita masih memerlukan untuk penguatan supaya semua anggota dari berbagai instansi itu bekerja dengan tupoksi yang sebenarnya. Jadi tidak ada lagi unsur pembiaran dan sebagainya, ini yang kemarin saya bersurat tentang itu, insyaAllah harus ada langkah-langkah.

Tapi sudah ada jawabannya?

Belum. Itu biasanya bisa dalam sidang kabinet atau dalam apa membaca secara langsung.

Anda tadi mengatakan supaya jelas tugas masing-masing. Soal TKI ini memang sering sekali ada tumpang tindih, sebenarnya kalau kita harus mendudukkan kembali mana yang menjadi bagian dari BP2TKI dan mana yang menjadi Kemenakertrans?

Relatif sudah hampir 100 persen selesai. Sudah jelas bahwa seluruh kegiatan operasional dalam rangka penempatan TKI ke luar negeri adalah BNP2TKI. Yang kami sesalkan bukan itunya tapi adalah bahwa TKI yang tidak melewati jalur kita inilah yang masih ada, ini yang menurut saya tindakan kriminal yang harus diberantas karena ujungnya bisa perdagangan orang.

Celahnya dimana itu bisa terjadi?

Kalau saya jujur mengatakan tinggal penegakan hukum secara lebih serius kepada orang-orang yang mengorganisir memberangkatkan tenaga kerja tidak melalui jalur BNP2TKI. Karena dalam Undang-undang orang tidak boleh menjadi tenaga kerja dengan diorganisir yang tidak melalui otorisasi dari BNP2TKI ini, di luar itu kriminal human smuggling atau human trafficking. Repotnya itu di kita ini banyak juga human smuggling, kalau human smuggling ini korbannya yang aktif korbannya yang minta diselundupkan. Jadi kalau anda bicara human smuggling ke Malaysia itu yang merengek minta diselundupkan itu ya calon korban itu. Korban dalam pengertian dia merasa dirinya tidak korban karena di Indonesia gajinya nol rupiah, di luar negeri katakanlah Rp 2,5 juta. Padahal kalau dia melalui jalur resmi mungkin dia bisa dapat Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta dengan perlindungan yang bagus dan sebagainya. Dalam perspektif ketenagakerjaan orang seperti itu adalah dianggap kerja paksa, tapi si korban yang dianggap pekerja paksa dia merasa sebagai pekerja paksa karena dapat uang Rp 2,5 juta. Jadi susah, kata kuncinya kita harus membuka lapangan kerja di tanah air.

Tapi ada banyak orang terutama mereka para aktivis buruh migran masih menganggap bahwa BNP2TKI lebih menekankan penempatan tapi perlindungan masih kurang. Bagaimana anda harus menjawab ini?

Jadi memang ada mispersepsi ya terhadap perlindungan. Orang melihat perlindungan itu suatu yang terpisah dari penempatan, itu pendapat yang sama sekali keliru. Bahkan saya mengatakan moralitas dalam proses penempatan itu adalah perlindungan itu sendiri. Semakin anda bermoral dalam proses penempatan semakin sedikit problem perlindungan akan dipanen di luar negeri. Contoh begini, anda ketika proses penempatan rekrutmen harus jelas tidak boleh memalsukan umur, kemudian harus dilatih dengan baik, itu proses penempatan. Kalau orang harus dilatih 200 jam jangan dilatih cuma 20 jam dong, kalau orang harus dilatih 600 jam jangan dilatih cuma 100 jam dong.

Jadi itu satu kesatuan?


Itu proses penempatan sampai dia berangkat keluar negeri. Tugas BNP2TKI itu mereformasi habis-habisan proses penempatan yang selama ini kita semacam membiarkan proses yang banyak pemalsuan.

Reformasi ini sampai dimana?

Kalau saya cerita ini panjang sekali. Tapi gampangnya yang saya tahu satu-satunya lembaga pemerintah pusat yang online dengan dinas kabupaten/kota seluruh Indonesia itu ada lebih dari 438 online untuk transaksi dokumen. Artinya disitu proses go or no go, verifikasi, otorisasi dan sebagainya itu kita online dengan lebih dari 400 kabupaten/kota se Indonesia. Jadi tidak mungkin lagi ada seseorang dari kabupaten yang bisa mengaku bahwa kita sudah dapat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota. Jadi kalau anda lihat para calo TKI anda gerebek rumahnya atau kopernya itu isinya cap stempel, stempel apa anda minta dia punya. Jadi begitu sampai ke Jakarta dulu Kemenakertrans dia bawa rekomendasi ini, apa mau periksa satu-satu? ada 28 ribu dokumen setiap hari yang harus diverifikasi.

Karena online itu kemudian semua teratasi?

Kalau sudah online meng-upload ke nasional itu pejabat dinasnya. Sebelum dia meng-upload dia mewawancara, menyeleksi, memeriksa yang ingin pergi, setelah ia yakin baru dia upload masuk ke nasional. Artinya dari sisi pemalsuan dan sebagainya bisa hilang.

Itu yang legal ya?

Iya. Salah satunya belum lagi nanti bagaimana pelatihan kita, sistem IT dan sebagainya sampai dia siap untuk berangkat keluar negeri.

Tadi anda menyebut calo, calo yang berkeliaran itu main dimana kalau sekarang sudah ditutup celah-celahnya?

Jadi memang sekarang calo tidak lagi merajalela. Mungkin masih ada satu dua yang mencoba main di sela-sela ya itu akal-akalan orang. Contohnya yang disebut calo itu sebetulnya petugas dari PPTKIS, seseorang diberikan SK untuk merekrut orang itu yang disebut sponsor. Kalau dia dapat 10 nama itu wajib diserahkan ke yang memberikan tugas, tapi faktanya puluhan tahun itu tidak begitu. Faktanya begitu dia dapat orang ah saya cuma dijanjiin Rp 3 juta sama PPTKIS, dia datang ke PPTKIS yang lain bisa ngasih Rp 4 juta ya sudah saya kirim ke tempat anda. Sampai di jalan tol sedang naik bus mau datang ke PPTKIS yang bersangkutan ada yang telepon PPTKIS yang lain lagi butuh orang untuk berangkat ,ya kalau Rp 5 juta boleh pindah lagi itu dagang orang. Ini sudah tidak mungkin terjadi sekarang dengan siste online, karena si petugas lapangan yang menjadi perpanjangan PPTKI ya itu kita kawinkan sidik jarinya dengan perusahaan dimana dia yang mendapatkan mandat. Ketika dia harus mendaftarkan orang yang dia rekrut, dia daftarkan ke dinas menyerahkan ke PPTKIS A misalnya. Begitu dia daftarkan 10 nama ditolak karena bukan A terdaftarnya dulu tapi PPTKIS B.

Crisis Center yang dibangun BNP2TKI ini sampai saat ini berfungsi seperti apa?

Sangat berfungsi. Itu betul-betul idenya sederhana sekali, untuk mempercepat akses keadilan bagi TKI atau keluarganya yang memerlukan. Ini sederhana sekali karena idenya itu muncul ketika saya nonton TV, orang kok mau melaporkan kasus TKI itu diberitakan, lapor kepala desa, kepala desa lapor polsek, polsek lapor ke dinas. Di meja saya banyak surat dari bupati, orang tersebut minta keadilan jangan-jangan sampai ke meja saya itu setelah berbulan-bulan prosesnya. Ini tidak masuk akal, saya reformasi bagaimana caranya, negara harus menyediakan fasilitas gratis 24 jam semua orang boleh telepon bagi yang membutuhkan keadilan.

Termasuk yang di luar negeri?

Kalau luar negeri masih tidak gratis. Jadi kita jujur saja semua bisa 24 jam tapi tidak gratis, tapi banyak juga yang menelepon. Tapi kalau yang di Indonesia gratis, bahkan tahap pertama kita bikin banyak orang  yang tidak percaya itu sampai ratusan ribu yang telepon, mungkin banyak orang yang ingin cek juga. Sekarang kita punya data setiap bulan ada berapa ribu yang melaporkan dan ada berapa yang sudah kita selesaikan. Ini based IT jadi tidak bisa dibohongi, yang antri berapa, yang masuk call center berapa itu semua ada datanya dan itu sangat membantu mereka.

Tentang anda sendiri, masih ingin berpolitik setelah kemarin tidak jadi konvensi?

Jadi soal konvensi faktanya saya tidak diikutsertakan dan itu haknya Partai Demokrat tidak apa-apa.

Masih tertarik untuk ikut yang lain?

Jadi urusan itu memang dibuka kesempatan pada waktu itu, kenapa yang lain bisa ikut kenapa saya tidak coba. Kebetulan teman-teman sangat mendorong, teman-teman di serikat buruh dan lain-lain mereka minta ini ada kesempatan kita harus maju.
Anda masih berinteraksi dengan teman-teman serikat buruh?
Sangat sangat dekat.

Kalau yang sekarang ramai-ramai itu apa masukan anda?

Saya tahu persis. Sebetulnya problem itu tidak sepenuhnya ada di pengusaha tapi banyak inefisiensi yang harusnya dibenahi habis-habisan di sistem kita. Ini yang kita harapkan sebetulnya sinyal-sinyal dari buruh pada waktu lalu menaikkan upah cukup dan sebagainya itu harusnya ditindaklanjuti dengan efisiensi. Contoh logistic cost di Indonesia itu masih 25 persen, di negara-negara yang sangat efisien itu bisa sampai 9 persen. Kalau anda ke terminal Tanjung Priok itu bisa 8-10 hari handling time, kalau anda ke Singapura itu hanya belasan jam, di Malaysia satu hari.

Tapi kalau anggapan yang menyebut anda meninggalkan teman-teman buruh tidak benar ya?


Tidak, saya masih berteman berhubungan sangat baik.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Saga Akhir Pekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18