covid-19

KontraS: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Demokrasi Makin Memburuk

Fatia menilai, Presiden Jokowi tak punya komitmen dalam memperbaiki situasi HAM saat ini.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 19 Okt 2021 15:45 WIB

2 Tahun Jokowi-Maruf, Demokrasi Makin Memburuk

Ilustrasi pembungkaman kritik.

KBR, Jakarta- LSM KontraS menyebut demokrasi Indonesia kian memburuk di periode dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Maruf Amin. Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan buruknya demokrasi terlihat dari fenomena yang muncul terkait kebebasan sipil serta penanganan pandemi.

Itu diperparah dengan makin abainya negara terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan mandat konstitusi. Dia menilai, Presiden Jokowi tak punya komitmen dalam memperbaiki situasi HAM saat ini.

"Sepanjang dua tahun memimpin di periode kedua, demokrasi mati secara perlahan. Di mana dapat dilihat dari situasi kebebasan sipil yang makin memburuk, makin masifnya serangan terhadap pembela HAM, negara kian abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pendekatan represif di Papua yang minim koreksi, minim komitmen terhadap instrumen HAM internasional, serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi," kata Fatia dalam konferensi pers, Selasa, (19/10/2021).

Baca juga:

Buruknya Perlindungan Kebebasan Sipil

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menambahkan, aspek yang paling disorot yakni makin memburuknya kebebasan sipil di tanah air.

"Hak untuk memprotes kebijakan pemerintah atau kinerja pemerintah yang buruk, kerap kali dijadikan sasaran paling empuk bagi pemerintah atau aparat penegak hukum untuk memberikan upaya pembungkaman. Seperti kriminalisasi hingga penangkapan sewenang-wenang," tudingnya.

Selain itu, buruknya perlindungan terhadap kebebasan sipil juga tercermin dari berlanjutnya tindakan represif dan brutalitas aparat sepanjang 2019 hingga 2021. Dia menuding pemerintah tak melakukan upaya koreksi maupun evaluasi terhadap kepolisian, sehingga makin banyak korban yang berjatuhan.

Makin buruknya demokrasi juga tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau undang-undang. Fatia menilai, tidak ada upaya untuk memperbaiki proses pembentukan kebijakan ke arah yang lebih baik.

Kata Fatia, fenomena yang terjadi saat ini, produk undang-undang yang ditentang masyarakat seperti Cipta Kerja hingga UU Minerba malah disahkan. Namun di sisi lain, rancangan soal Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Masyarakat Adat, hingga Perlindungan Data Pribadi justru tak kunjung diketok palu.

Editor: Sindu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Toilet Sehat untuk Semua, Sudahkah Terpenuhi?