covid-19

Ada Ancaman Ledakan Kasus, WHO Ingatkan RI Tak Kendurkan Tes Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengendurkan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan kasus.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 19 Okt 2021 13:56 WIB

tes COVID-19

Petugas melakukan tes antigen kepada siswa SDN Depok 1, Depok, Jawa Barat, Senin (18/10/2021). (Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha)

KBR, Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengendurkan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan kasus.

Dalam laporannya pekan lalu, WHO menyoroti rendahnya tes Covid-19 di Indonesia yang hanya 1 banding 1.000 penduduk per minggu. Jumlah itu turun dari pekan-pekan sebelumnya yang sempat mencapai 4 banding 1.000.

Penasihat Senior untuk Direktur Jenderal WHO Diah Satyani Saminarsih mengatakan, tes merupakan bagian penting dari surveilans untuk memantau perkembangan virus korona.

Diah Satyani mengatakan jika situasi kasus di Indonesia mulai terlihat menurun, tidak lantas tes boleh diturunkan. Apalagi saat ini pintu-pintu masuk negara telah dibuka sehingga potensi penularan makin meningkat.

"Sewaktu-waktu apabila kegiatan surveilans ini kendur, lalu testing-nya sedikit dan akibatnya yang dilacak juga sedikit, sangat besar kemungkinan terjadi ledakan epidemiologi berikutnya," kata Diah kepada KBR melalui sambungan telepon, Senin (18/10/2021).

"Jadi variannya masih bermutasi tapi tidak kelihatan dia mutasinya ke mana saja, tidak terpantau. Sehingga tahu-tahu dia meledak lagi seperti yang kemarin. Ini yang selalu diminta oleh WHO agar negara-negara itu tidak kendur dalam melaksanakan surveilans, utamanya adalah testing dan melacak," kata Diah.

Baca juga:


Regulasi WHO

Diah Satyani menambahkan, seharusnya tes Covid-19 di Indonesia terus ditingkatkan lantaran populasi penduduk yang besar.

WHO memiliki International Health Regulations atau Peraturan Kesehatan Internasional yang bisa dipakai untuk meminta Indonesia melakukan surveilans ketat.

Aturan itu berlaku untuk semua kondisi darurat, sehingga tiap negara harus mengikuti karena bentuknya kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Meski begitu, kata Dyah, WHO tidak bisa mengintervensi pelaksanaan surveilans. Sebab tiap-tiap negara --termasuk Indonesia-- mempunyai kedaulatannya sendiri. Namun, WHO akan terus memberikan catatan dan peringatan yang dituangkan dalam Situation Reports.

"Kantor-kantor WHO baik global, maupun regional, dan negara mengeluarkan situation reports. Itu yang dibaca setiap negara. Di Indonesia kalau saya tidak salah, seminggu sekali keluar situation reports," ujarnya.

"Ini yang dijadikan patokan sebenarnya. Peringatan yang ada, atau asesmen yang ditulis di dalam situation reports ini yang bisa dipakai oleh negara untuk memperketat surveilans dan melakukan apapun yang belum. Jadi sebenarnya ada berbagai alat yang dicoba oleh WHO untuk mengingatkan negara-negara agar tetap ketat dalam surveilansnya," sambungnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Toilet Sehat untuk Semua, Sudahkah Terpenuhi?