Walhi: Batubara Masih Jadi Tumpuan Energi 5 Tahun ke Depan

Kenapa lubang tambang dibiarkan? Karena itu kan disubsidi secara gak langsung ya. Kalau dia tutup itu harganya mungkin bersaing.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 24 Okt 2019 22:40 WIB

Author

Sadida Hafsyah

Walhi: Batubara Masih Jadi Tumpuan Energi 5 Tahun ke Depan

Manajer Kampanye Walhi Dwi Sawung (paling kiri) dalam konferensi pers di Kantor Walhi, Kamis (24/10/2019). (Foto: KBR/Sadida Hafsyah)

KBR, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memprediksi batubara masih akan menjadi tumpuan energi dalam lima tahun ke depan.

Menurut Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional Walhi Dwi Sawung, hal tersebut karena pemerintah masih memberikan subsidi secara tidak langsung, guna mempertahankan ketergantungan negara pada energi batubara ini.

"Kayak misalnya kayak lubang tambang. Kenapa lubang tambang dibiarkan? Karena itu kan disubsidi secara gak langsung ya. Kalau dia tutup itu harganya mungkin bersaing. Kemudian di sisi pembangkitnya juga sama. Pembangkit batubara kita itu sebenarnya tidak menggunakan teknologi batubara yang baru, dengan standar emisi yang ketat. Kalau dia pasang itu, itu pasti harganya akan sema dengan PLTS atau Wind Turbin. Itu kan subsidi secara tidak langsung sebenarnya kepada batubara, dia boleh pakai teknologi yang sangat kotor banget," katanya dalam diskusi di kantor Walhi Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2019).

Selain itu, kata Sawung, peta jalan transisi energi terbarukan juga masih tersandera oleh kepentingan ekonomi oligarki di lingkar kekuasaan, ditambah adanya menteri yang punya tambang batubara atau pembangkit listrik dengan sumber energi fosil tersebut.

"Ada Pak Luhut punya batubara, walaupun sebenarnya katanya sudah enggak. Fachrul Razi yang jadi menteri agama, masih menjadi komisaris di tambang batubara. Erick Thohir keluarganya salah satu pemililik tambang batubara yang gede. Menteri perindustrian terlibat sama kasus PLTU," ujarnya.

Sawung menekankan jika pemerintah serius mendorong penggunaan energi terbarukan, maka harus tegas memberhentikan produksi energi dari batubara.

Kemudian, lanjutnya, menerapkan kebijakan yang adil untuk energi fosil dan batubara. Misalnya memberikan kemudahan kredit, pajak, serta pertimbangan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan.

"Karena hingga kini, energi terbarukan dinilai sebagai barang mewah, dengan pajak yang tinggi," tambah Dwi Sawung. 


Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13