Tangani Stunting dengan Aplikasi Android, Bagaimana Caranya?

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan prevalensi stunting sudah menurun 1,5 persen pada tahun ini, dengan pemantauan via aplikasi tersebut.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 15 Okt 2019 09:26 WIB

Author

Dwi Reinjani

Tangani Stunting dengan Aplikasi Android, Bagaimana Caranya?

Ilustrasi. (Foto: kemkes.go.id)

KBR, Jakarta - Pemerintah mengklaim masih terus berusaha untuk menekan angka stunting (tubuh pendek karena kurang gizi) di Indonesia.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan aplikasi Pencatatan dan Pelaporan gizi Berbasis Masyarakat (e- PPGBM) untuk atasi stunting di daerah.

Menurut Nila, aplikasi ini diperuntukan para petugas puskesmas, dinas kesehatan, organisasi profesi hingga stakeholder, agar dapat melaporkan daerah dan warga mana saja yang membutuhkan bantuan gizi dari Kementerian Kesehatan.

Dengan aplikasi berbasis data, diharapkan kementerian kesehatan dapat memberi gizi secara tepat sasaran.

“Kita membuat sesuatu untuk pencatatan dengan sistem Android. Kementerian Kesehatan tentu harus mengintervensi by name by addres. Sebelumnya edukasi ini diberikan oleh Kementerian Kominfo, kemudian Kementerian Desa karena mereka punya pendampingan banyak. Mereka bisa mengumpulkan pendataan ini," kata Nila, di kantor Wapres, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Aplikasi pelaporan berbasis masyarakat (e-PPGBM) sejauh ini tersedia untuk komputer (versi 4) dan peranti berbasis Android (versi 1.0). Aplikasi pelaporan ePPGBM ini terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigiziterpadu). 

Melalui laporan dari masyarakat itu, aplikasi e-PPGBM akan memberikan notifikasi (pemberitahuan) jika ada balita yang mengalami gizi buruk atau gizi kurus berdasarkan indeks berat badan/tinggi badan. Notifikasi itu akan berdasarkan nama dan alamat balita.

"Data ini nanti kalau selesai di-link-kan ke Kementerian Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan harus melakukan intervensi. Misalnya, kalau lihat grafik pertumbuhan anak sudah mulai turun, dan mengejar waktu sebelum usia dua tahun, maka kita harus kejar dengan memberikan sesuatu untuk meningkatkan gizi anak itu,"  kata Nila Moeloek.


Menurut Nila, masalah stunting ini harus diselesaikan bersama kementerian lain karena aspek lingkungan juga berpengaruh pada terjadinya stunting pada anak.

Nila mencontohkan masalah kebersihan bisa berpengaruh pada kesehatan ibu hamil. Lingkungan yang kotor bisa mengakibatkan cacingan dan cacingan akan membuat ibu hamil kekurangan gizi. Hal ini bisa berpengaruh pada janin dan mengakibatkan stunting.

Selain Kementerian Kesehatan, lembaga lain yang yang terlibat dalam penanganan stunting adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Desa.

Nila Moeloek mengatakan kementerian-kementerian itu perlu berkolaborasi membuat lingkungan yang sehat, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memantau kebutuhan gizi masyarakat.

Lebih jauh Nila mengatakan prevalensi stunting sudah menurun 1,5 persen pada tahun ini, dengan pemantauan via aplikasi tersebut. Tahun lalu prevalensi stunting mencapai 30,8 persen dan pada tahun 2019 menjadi 28, persen atau sudah dibawah angka 30 persen.

Karena kemiskinan


Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sadjojo mengatakan kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya stunting di Indonesia.

Menurut Eko, satu-satunya cara menurunkan stunting adalah pemerintah memenuhi kebutuhan dasar terkait gizi dan kebersihan lingkungan.

Karena itu, kata Eko, Kementerian Desa saat ini fokus dalam memperbaiki fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

“Stunting itu derivatif (turunan) dari kemiskinan. Karena kemiskinan, mereka enggak mampu bikin MCK, enggak ada air bersih dan sebagainya. Akhirnya gizinya jadi buruk selama 1000 hari kehidupan. Maka dari dana desa saja empat tahun ini terbangun puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, satu juta unit sarana air bersih, dan lain-lain," kata Eko di kantor Wapres, Senin (14/10/2019).

Eko mengklaim selama empat tahun ke belakang pendapatan perkapita masyarakat desa naik 40 persen. Kenaikan tersebut lebih besar dibanding dengan di daerah perkotaan yang berada di bawah 40 persen.

Menurutnya kenaikan tersebut adalah hasil dari upaya-upaya pemerintah memperbaiki fasilitas untuk masyarakat. Dengan indeks kenaikan pendapatan tersebut, Eko berharap hidup layak dan terjamin bisa terus didapat masyarakat walau tanpa bantuan pemerintah kelak.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12