Rangkap Jabatan, Airlangga Hartarto Klaim Tetap Profesional

Bahkan Airlangga menegaskan, Presiden Jokowi telah menaruh kepercayaan bahwa sebagai Menko bidang Perekonomian dirinya dapat senantiasa bersikap profesional.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 23 Okt 2019 13:21 WIB

Author

Dian Kurniati, Dwi Reinjani

Rangkap Jabatan, Airlangga Hartarto Klaim Tetap Profesional

Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat di Istana Kepresidenan, Senin (21/10). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo tetap mengizinkan tiga menterinya pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 merangkap jabatan, dengan tetap menjabat pimpinan partai politik. 

Izin rangkap jabatan itu cukup mengherankan, karena sebelumnya Jokowi telah mewajibkan setiap menterinya menandatangani Pakta Integritas, yang didalamnya memuat pasal tidak tersandung kasus pidana, tidak merangkap jabatan, dan tidak berkewarganegaraan ganda. 

Adapun ketiga menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik itu tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan).

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya lihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan tenyata juga tidak ada masalah. Pengalaman itulah yang membuat kita memutuskan bahwa baik ketua umum partai politik maupun di struktur partai bisa ikut," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).

Jokowi meyakini, kinerja para menterinya tidak akan terganggu meski menjabat pimpinan partai. Ia memastikan para menterinya akan langsung bekerja setelah dilantik hari (Rabu, 23/10) ini.

Baik Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, dan Suharso Monoarfa juga telah menyatakan tidak akan melepaskan jabatannya di partai politik masing-masing, sepanjang tidak dilarang oleh Presiden Joko Widodo. Airlangga bahkan tetap maju dalam bursa (calon) Ketua Umum Partai Golkar, yang akan digelar akhir tahun ini.

Menteri dengan jabatan ketua umum partai telah ada pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Saat itu, Airlangga diangkat sebagai Menteri Perindustrian tanpa perlu meninggalkan jabatan tertingginya di Partai Golkar.

Airlangga Hartarto Klaim Tetap Profesional

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak akan berpengaruh pada kebijakan yang ia ambil sebagai menteri koordinator. 

Bahkan Airlangga menegaskan, Presiden Jokowi telah menaruh kepercayaan bahwa sebagai Menko bidang Perekonomian dirinya dapat senantiasa bersikap profesional.

“(Presiden rangkap jabatan enggak apa-apa, ada yang bilang bisa ada kepentingan itu bagaimana?) oke, Pak Presiden Jokowi sudah mengatakan berdasarkan pengalaman sudah bisa membedakan antara tugas di pemerintahan dan di kepartaian. (Berarti yakin tidak akan bentrok?) ya,” ujar Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019).

Disinggung terkait rangkap jabatan itu, Airlangga mengatakan, dirinya akan tetap memegang dua jabatan tersebut, karena menurutnya tidak ada alasan yang mengharuskannya mundur dari salah satu jabatannya saat ini.

Terkait jabatan barunya sebagai Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, dalam jabatan barunya sebagai menteri koordinator, banyak yang harus dan akan ia pelajari terlebih dahulu. Namun secara garis besar tidak ada program khusus yang akan dilakukan, lantaran sesuai mandat presiden, semua program yang telah berjalan pada periode sebelumnya harus diteruskan. 

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartanti mengatakan, agar tidak ada konflik kepentingan yang menghambat kinerja kementerian koordinator, maka siapapun yang memiliki jabatan diluar kementerian harus mengundurkan diri. 

Enny mengatakan jabatan menteri koordinator sangat krusial karena membawahi beberapa kementerian lain. Sehingga unsur politis kepentingan perkelompok rawan terjadi. Kendati demikian, Enny mengatakan tidak menganggap remeh kemampuan Airlangga sebagai menteri yang sudah berpengalaman dalam dua bidang sekaligus yaitu politik dan industri. 

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13