Prabowo Jadi Menteri, Pengamat: Oposisi dari Dalam

"Gerindra bisa jadi anak macan, karena dia sudah mampu mengakumulasi kekuatan politiknya dari dalam, sudah bisa mengakumulasi infrastruktur politiknya dari dalam."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 22 Okt 2019 06:03 WIB

Author

Astri Yuanasari, Dian Kurniati

Prabowo Jadi Menteri, Pengamat: Oposisi dari Dalam

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai dipanggil Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno menyebut, Gerindra dan Prabowo bisa jadi anak macan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Adi mengatakan, niat awal untuk memasukkan Gerindra dalam koalisi adalah politik akomodatif untuk menjaga keseimbangan dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Memasukkan Gerindra dalam koalisi Jokowi, yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan, tapi dalam praktek perkembangannya Gerindra bisa jadi anak macan, karena dia sudah mampu mengakumulasi kekuatan politiknya dari dalam, sudah bisa mengakumulasi infrastruktur politiknya dari dalam. Dan pada saat itulah Gerindra, Prabowo, ini cukup potensial sebagai oposisi yang akan muncul dari dalam, gitu yang ku tangkap," kata Adi kepada KBR, Senin (21/10/2019).

Adi mengatakan, memasukkan Gerindra dalam koalisi, adalah salah satu bentuk upaya Jokowi untuk melakukan politik akomodatif. Kata dia, Jokowi mengakomodasi lawan-lawan politiknya pada Pilpres 2019 kemarin untuk menjaga kebersamaan, sehingga friksi-friksi politik, dan konfrontasi di bawah bisa selesai. Meski menurutnya, konfrontasi tersebut belum juga dapat diselesaikan dengan masuknya Gerindra ke koalisi.

Selain itu, Adi menambahkan, Jokowi juga butuh tambahan legitimasi  karena menurunnya popularitas dan kepercayaan publik terhadapnya.

"Sepertinya Jokowi ini butuh legitimasi tambahan ditengah legitimasinya itu mulai menurun, suka tidak suka kan popularitas dan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi kan turun, terutama terkait dengan isu revisi UU yang dianggap kontroversial kan, revisi UU KPK, RUU KUHP. Nah ditengah menurunnya kepercayaan publik terhadap Jokowi itulah maka, sepertinya Jokowi mencoba untuk mencari tambahan dukungan, terutama dari simbol oposisi, yaitu Prabowo dan Gerindra," imbuhnya.

Adi juga memprediksi bahwa keharmonisan koalisi ini tidak berjalan lama. Apalagi, kata dia, dinamika di dalam koalisi Jokowi saat ini juga sudah mulai memanas, dengan masuknya Gerindra sebagai pendatang baru dalam koalisi.

"Saya memprediksi paling lama 2 tahun harmonisasi koalisi ini akan berjalan. Karena setelah itu partai-partai politik itu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Menyusun batu bata kekuatan politik menyongsong 2024," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga rivalnya pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto, menangani pertahanan pada periode kedua pemerintahannya. Ketimbang calon menteri lain yang merahasiakan posisi menterinya, Prabowo secara spesifik menyebut Jokowi meminta bantuannya di bidang pertahanan.

Di depan Jokowi, Prabowo langsung menyatakan komitmennya mencapai semua target pemerintah di bidang pertahanan.

"Kali ini resmi diminta dan kami siap membantu. Saya, beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan, dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan," kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).

Selain Prabowo, Presiden Jokowi juga telah menawari posisi menteri ke sejumlah sosok, yakni:


  • Mahfud MD, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD;
  • Nadiem Makarim, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim;
  • Wishnutama, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi;
  • Erick Thohir, pendiri Mahaka Group;
  • Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian petahana;
  • Pratikno, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Kabinet Kerja jilid I;
  • Nico Harjanto, staf khusus Mensesneg;
  • Fadjroel Rachman, bekas aktivis 1998 dan Komisaris PT Adhi Karya;
  • Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra.

Presiden Jokowi juga mengundang Kapolri Tito Karnavian ke Istana. Namun, Tito mengaku kedatangannya bukan untuk membahas posisi menteri, melainkan membahas keamanan nasional.

Presiden Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu pagi (23/10/2019), kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik

Hari Pneumonia Sedunia, Mari Cegah Pneumonia pada Anak