Pengamat: Prioritaskan Kalangan Non-Partai Duduk di Kabinet

"Biasanya, menteri-menteri dari kalangan non-partai itu, problemnya adalah soal dukungan politik," ujar Djayadi Hanan.

BERITA | NASIONAL

Senin, 07 Okt 2019 13:27 WIB

Author

Lea Citra

Pengamat: Prioritaskan Kalangan Non-Partai Duduk di Kabinet

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Pengamat politik dari Universita Paramadina, Jakarta menyarankan Presiden Joko Widodo, untuk memprioritaskan memilih calon menteri dari kalangan non-partai untuk mengisi susunan kabinet 2019-2024.

Djayadi menilai, jumlah menteri dari kalangan non-partai idealnya sekitar 17 hingga 18 orang. Mereka sebaiknya menduduki posisi terkait pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, persoalan reformasi birokrasi, hingga Kemendagri, dan Kemenlu. Ia menegaskan, seorang menteri harus berintegritas, berkapasitas, tidak bermasalah secara hukum, dan mempunyai dukungan publik juga politik.

"Biasanya, menteri-menteri dari kalangan non-partai itu, problemnya adalah soal dukungan politik. Jadi memang presiden, sebaik mungkin, sedapat mungkin mencari orang dari kalangan non-partai yang tidak memiliki hambatan politik. Saya kira dengan posisinya di periode kedua, dan sudah memiliki pengalaman selama lima tahun, dukungan politik yang cukup kuat kemudian bisa. Menteri-menteri dari partai kan tantangannya ada dua. Satu, biasanya dipertaruhkan soal kapasitas. Dua, soal loyalitas. Kedua hal ini terutama, maka presiden buat proses di partai politik itu bukan sekedar akomodasi orang-orang partai politik," kata Djayadi Hanan pada Minggu (6/10/2019).

Presiden juga harus memastikan para menteri di kabinetnya tidak cacat kapasitas dan integritas, ujar Djayadi, sehingga kabinetnya mampu bekerja efektif. Ia meminta, presiden tidak dikendalikan atau terlalu terpengaruh oleh partai politik. Sebab ia mengungkapkan, intergritas dan kualitas seorang menteri lebih penting.

Djayadi menilai, penambahan menteri dari kalangan partai oposisi, seperti Partai Gerindra, juga akan memperkuat posisi presiden di lembaga legislatif. Namun, kata Djayadi, untuk mengakomodir partai oposisi, Jokowi harus mempertimbangkan penolakan dari parat-partai koalisi pendukungnya.

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Cina Berencana Melarang Teknologi Asing di Seluruh Kantor Pemerintahan dan Institusi Publik

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh

Menteri Nadiem Ungkap Pengganti Ujian Nasional

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7