Pengamat: Koalisi 'Gemuk' Tak Jamin Demokrasi Baik

"Kerugian di sistem demokrasi kita yang tidak lagi bisa mengedepankan mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif," ujar pengamat politik LIPI, Siti Zuhro.

BERITA | NASIONAL

Senin, 14 Okt 2019 13:30 WIB

Author

Sadida Hafsyah

Pengamat: Koalisi 'Gemuk' Tak Jamin Demokrasi Baik

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beri keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, (11/10). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, tidak ada jaminan demokrasi akan berjalan dengan baik, jika komposisi pemerintahan periode 2019-2024 justru terisi dengan koalisi pendukung pemerintahan yang "gemuk".

Hal itu akan memicu pemerintahan yang berjalan dengan minimnya kritik dari kalangan oposisi. Begitupun dengan konsekuensi bila ada partai oposisi yang kemudian justru memilih tergabung dengan koalisi pemerintahan, maka telah pasti, apapun kritikannya nanti terhadap pemerintahan akan menjadi lebih terbatas.

"Kerugian di sistem demokrasi kita yang tidak lagi bisa mengedepankan mekanisme check and balances antara legislatif dan eksekutif. Jadi bagaimana penguatan sistem presidensial yang diikuti oleh efektifitas dari mekanisme check and balances itu. Jadi saling imbang, saling kontrol. Kalau suara koalisinya sama, dengan jumlah sangat "pelangi' seperti itu, besar, "tambun", antara di kabinet dan di parlemen. Tidak tertutup kemungkinan ya senyap saja semua program-program itu," kata Siti Zuhro pada KBR (14/10/2019).

Siti Zuhro juga menyebut, dengan dukungan yang besar terhadap pemerintah, maka secara normatif seharusnya tidak ada hambatan berarti dalam mengeksekusi program apapun. Tetapi jika ini terus dipaksakan, ia berpendapat akan ada resistensi dari masyarakat. Namun kritik diluar parlemen tersebut, seharusnya dapat terkonsolidasi dengan kuat. Sehingga dapat mempersatukan suara-suara dari kalangan masyarakat yang luas.

Ia menekankan, kritik yang terkonsolidasi itu juga sebaiknya dikoordinasi oleh organisasi masyarakat (Ormas) sosial kemasyarakatan hingga keagamaan, contohnya seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Menurut saya komunitas-komunitas juga harus ada leading sector-nya. Kita berharap ormas-ormas itu mengedepan, menyuarakan, menyatukan, menggerakkan, membangkitkan bahwa memang rakyat harus cerdas. Rakyat tidak boleh terus-menerus tergantung pada partai politik maupun dewan yang katanya wakil dari rakyat," jelasnya.

Siti menyampaikan, ada peluang besar bahwa Partai Gerindra dan Demokrat akan masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Terlihat dari pertemuan-pertemuan partai yang mengarah pada penetapan postur kabinet baru.

Meski begitu, ia menduga Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak dirugikan. Sebab keduanya sudah berkomitmen sejak awal untuk teguh berdiri sebagai oposisi di parlemen.

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12