BERITA

Majelis Rakyat Papua Tolak Rencana Pemekaran Papua

""Ini (wacana pemekaran) bermula dari gejolak kemarin (kerusuhan terkait rasisme). Masalahnya kan bukan pemekaran, tapi pemekaran dialihkan sebagai 'gula-gula'.""

KBR, Jakarta - Presiden Jokowi berjanji bakal menindaklanjuti usulan pemekaran Papua, khususnya untuk wilayah Pegunungan Tengah.

Tapi, Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak mentah-mentah rencana tersebut.

MRP menganggap Papua lebih membutuhkan pembangunan di sektor Sumber Daya Manusia (SDM) ketimbang pemekaran.

"Hari ini kan kita genjot, membangun infrastruktur dasar seperti membangun jalan, segala macam jembatan. Tetapi untuk membangun sumber daya manusianya kan belum. Jadi pemekaran itu untuk apa? Sementara jumlah orang asli Papua kan sedikit sekali, pemekaran kabupatennya sudah cukup banyak," kata Ketua MRP Timotius kepada KBR, Rabu (30/10/2019).

Timotius pun mengingatkan bahwa aturan moratorium (penghentian sementara) pemekaran dan penggabungan wilayah, yang diresmikan sejak 2014, masih berlaku hingga sekarang.

"MRP menyambut baik, di mana moratorium Presiden Jokowi untuk seluruh Indonesia tidak boleh ada pemekaran. Sehingga Papua pun tidak boleh ada pemekaran. Dan itu bukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan Papua," tegas Timotius lagi.

Alih-alih mengurusi pemekaran wilayah, MRP meminta pemerintah untuk fokus melakukan pemulihan pengungsi konflik Papua.

"Kan banyak masyarakat, hampir 200 ribu penduduk masyarakat Nduga itu kan sudah mengungsi. Sekarang, kota, distrik, kabupaten Nduga masyarakatnya sudah tidak ada, mengungsi ke kabupaten-kabupaten lain. Inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengembalikan masyarakatnya," kata Timotius.

"Kalau sudah tenang dan beraktivitas seperti biasa, anak-anak mendapatkan hak hidup mereka, pendidikan, kesehatan, ekonomi, barulah kita bicara pembangunan. Sepanjang masyarakat ini masih mengungsi, tidak bisa," lanjut dia.

DPR Papua: Pemekaran Ini 'Gula-Gula'

Penolakan rencana pemekaran wilayah juga datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda.

Yunus khawatir, pemekaran itu bisa membuat Papua dimasuki banyak pendatang, sehingga orang asli Papua kalah saing.

"Jangan sampai pulau ini hanya tinggal cerita bahwa pernah dihuni oleh kulit hitam, ras Melanesia dan mereka sudah tidak ada lagi. Ya, karena hari ini, kami harus jujur, imigran terbesar ada di Papua. Kami harap pemerintah (pusat) juga tahu itu, bahwa dampaknya seperti itu," kata Yunus Wonda, Rabu (30/10/2019).

Yunus pun mengingatkan bahwa masalah utama Papua adalah kasus diskriminasi dan rasisme, bukan soal pemekaran.

"Ini (wacana pemekaran) bermula dari gejolak kemarin (kerusuhan terkait rasisme). Masalahnya kan bukan pemekaran, tapi pemekaran dialihkan sebagai 'gula-gula'," kata Yunus.

Editor: Agus Luqman

• pemekaran wilayah
• pemekaran Papua
• moratorium pemekaran wilayah
• konflik papua
• rasisme