KBR, Jakarta - Istana Kepresidenan menyebut penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan keputusan yang sulit bagi Presiden Joko Widodo. Ibaratnya seperti memakan buah simalakama, "dimakan bapak mati, tak dimakan ibu mati".
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Jokowi harus mempertimbangkan semua pendapat, baik dari masyarakat maupun partai politik. Untuk itu, ia pun meminta mahasiswa tidak memaksakan kehendak agar Jokowi menerbitkan Perpu KPK sebelum 16 Oktober 2019, dengan mengancam kembali melakukan aksi demonstrasi.
"Semua nanti akan dikalkulasi. Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai "bahasa pokoknya"-lah, kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan. Jadi Presiden itu banyak yang harus didengarkan. Ada partai politik, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, ada berbagai elemen masyarakat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2019).
Moeldoko mengklaim, Istana tidak pernah menutup diri dari berbagai masukan mahasiswa dan masyarakat. Ia memastikan, Jokowi akan mempertimbangkan semua aspirasi mahasiswa tentang UU KPK, seperti yang didemonstrasikan pekan lalu. Namun Moeldoko juga meminta mahasiswa memahami keputusan Jokowi soal UU KPK yang tidak akan bisa memuaskan semua pihak.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas di Jakarta mendesak pemerintah segera menerbitkan Perpu KPK dengan tenggat 16 Oktober 2019. Tenggat waktu tersebut persis sebulan setelah UU KPK disahkan DPR, 17 September 2019, dan akan otomatis berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mahasiswa mengancam kembali menggelar demonstrasi dengan massa lebih besar, dibandingkan demonstrasi 23-25 September 2019 lalu.
Editor: Fadli Gaper
Pemindahan Direktorat Pendidikan Tinggi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persis seperti lima tahun sebelumnya atau era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 
"Pada 2014, masih ada 16 kabupaten yang rapornya atau kinerjanya merah dalam pelayanan kesehatan."
Bahkan Airlangga menegaskan, Presiden Jokowi telah menaruh kepercayaan bahwa sebagai Menko bidang Perekonomian dirinya dapat senantiasa bersikap profesional.
"Pengalaman itulah kita memutuskan bahwa baik Ketum parpol maupun di struktur partai bisa ikut,"
"Percaya PKS tidak akan sendirian dan ternyata terbukti kan ada kawan-kawan, tidak ada unsur dari PAN dan Demokrat dalam kabinet," ujar Hidayat Nur Wahid.
"Pengganti kapolri, sudah kami ajukan juga hari ini ke DPR,"
"Bapak Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan HAM. Saya harapkan mengawal omnibus law untuk Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM,"
“Pemberitaan IndonesiaLeaks tentang perusakan buku merah sudah sesuai dengan tahapan kode etik jurnalistik."
"Jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Kedua, tidak ada ada visi-misi menteri,"
"Yang terpenting adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi daftar nama-nama yang akan ditimbang sebagai menteri itu perlu melalui suatu proses penilaian oleh lembaga-lembaga tersebut."
“Janji penegakan hukum masih tidak tegas dan inkonsisten, sehingga para perusak hutan belum tersentuh hukum.”
"Karena deadline 100 hari ini juga belum ada tanda-tanda bahwa Polri punya bukti-bukti baru yang mengarah pada penuntasan kasus Novel."
"Oleh Presiden sudah disampaikan bahwa yang akan menjadi Plt adalah Wakapolri atau Pak Ari Dono sampai ditentukan lagi siapa pengganti dari Kapolri,"
Jadi utang itu bukan sekadar rasionya dijaga di bawah 60 persen sesuai undang-undang keuangan negara 2003, yang paling penting bukan rasio utang tapi indikator-indikator membayar utang
Bapak presiden meminta saya untuk membantu beliau kembali. Kami diskusi banyak, dan beliau meminta agar usulan dua omnimbus law yang disampaikan pada beberapa waktu lalu
“Proyek ini diharapkan bisa betul-betul berfungsi instrumental dalam meningkatkan kualitas mutu madrasah.”
"Apakah ada komitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu? Apa ada komitmen untuk tidak lagi melakukan pelanggaran HAM baru? Itu menjadi pertanyaannya."
“Para menteri yang dipilih harus memiliki kriteria atau kualifikasi yang sangat ketat, khususnya pada Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi rumah bagi 2,7 juta nelayan tradisional."