KBR, Jakarta - Istana Kepresidenan menyebut penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan keputusan yang sulit bagi Presiden Joko Widodo. Ibaratnya seperti memakan buah simalakama, "dimakan bapak mati, tak dimakan ibu mati".
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Jokowi harus mempertimbangkan semua pendapat, baik dari masyarakat maupun partai politik. Untuk itu, ia pun meminta mahasiswa tidak memaksakan kehendak agar Jokowi menerbitkan Perpu KPK sebelum 16 Oktober 2019, dengan mengancam kembali melakukan aksi demonstrasi.
"Semua nanti akan dikalkulasi. Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai "bahasa pokoknya"-lah, kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan. Jadi Presiden itu banyak yang harus didengarkan. Ada partai politik, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, ada berbagai elemen masyarakat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2019).
Moeldoko mengklaim, Istana tidak pernah menutup diri dari berbagai masukan mahasiswa dan masyarakat. Ia memastikan, Jokowi akan mempertimbangkan semua aspirasi mahasiswa tentang UU KPK, seperti yang didemonstrasikan pekan lalu. Namun Moeldoko juga meminta mahasiswa memahami keputusan Jokowi soal UU KPK yang tidak akan bisa memuaskan semua pihak.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas di Jakarta mendesak pemerintah segera menerbitkan Perpu KPK dengan tenggat 16 Oktober 2019. Tenggat waktu tersebut persis sebulan setelah UU KPK disahkan DPR, 17 September 2019, dan akan otomatis berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mahasiswa mengancam kembali menggelar demonstrasi dengan massa lebih besar, dibandingkan demonstrasi 23-25 September 2019 lalu.
Editor: Fadli Gaper
Jokowi jangan hanya sekadar menyampaikan janji atas beberapa target capaian tersebut. 
Pelaksanaan pelantikan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah berlangsung dengan lancar dan tertib, berkat doa rakyat seluruh Indonesia
Saya ikut aksi cukur gundul ini sebagai bentuk ungkapan syukur saya pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari ini.
Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton
Kita mengharapkan semua yang menjadi harapan masyarakat, yang diungkapkan dalam proses Pilpres kemarin, Insyaallah bisa segera terlaksana,
Jokowi dan Ma'ruf Amin membaca sumpah jabatannya dalam sidang paripurna MPR RI
Keputusan pemerintah pusat, mestinya dilakukan selaras dan seragam di seluruh daerah, agar perubahan dirasakan rakyat Indonesia.
Menteri Kabinet Kerja II tak bisa langsung dilantik, karena Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus melakukan kunjungan kerja ke Jepang.
seluruh rakyat Indonesia legowo dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin
"Semua para tokoh bangsa confirmed hadir hari ini, seperti Ibu Megawati , Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden kecuali Pak Try"
Jadi saya kira itu, ekonomi yang bagus melompat, ngabret, cepat, gaspol, sekira dilanjutkan. Tapi ada catatan dari saya sosial politik yang banyak gejolak di periode pertama
Menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama bilateral dengan Indonesia. Dan Presiden juga menyampaikan komitmen yang sama, bahwa ke depan Indonesia akan terus memperkuat hubungan bilateral 
kami juga mendesak adanya TGPF independen, sekaligus dalam surat ini kami lampirkan draf keputusan presiden mengenai TGPF independen
Meski jumlah upah naik, tapi kualitas dari upah tersebut tidak meningkat. Apalagi, kenaikan upah diikuti kenaikan kebutuhan hidup.
Masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, maka beban pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang saat ini masih berjalan, akan lebih mendapat tantangan lebih.
“Selama pemerintahan Jokowi saja ada sekitar 800 lebih aktivis agraria, petani, masyarakat adat, nelayan, ditangkap karena mempertahankan kampung-kampung, desa, tanah-tanah garapannya.”
“Anaknya menggunakan pisau ini dan sudah diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi, anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani,” kata Dedi.
“Generasi muda tidak lagi tertarik untuk mengkaji agama di masjid. Lalu dimana mereka mengkaji agama? Melalui Youtube, Instagram, Twitter, Facebook."
"Yang perlu dipahami ialah bahwa gratifikasi atau pemberian yang sifatnya gratis atau free ini berpotensi menjadi pidana."
"Untuk kelima kalinya, Indonesia akan kembali memberikan kontribusi nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global.”