KBR, Jakarta - Istana Kepresidenan menyebut penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan keputusan yang sulit bagi Presiden Joko Widodo. Ibaratnya seperti memakan buah simalakama, "dimakan bapak mati, tak dimakan ibu mati".
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Jokowi harus mempertimbangkan semua pendapat, baik dari masyarakat maupun partai politik. Untuk itu, ia pun meminta mahasiswa tidak memaksakan kehendak agar Jokowi menerbitkan Perpu KPK sebelum 16 Oktober 2019, dengan mengancam kembali melakukan aksi demonstrasi.
"Semua nanti akan dikalkulasi. Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai "bahasa pokoknya"-lah, kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan. Jadi Presiden itu banyak yang harus didengarkan. Ada partai politik, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, ada berbagai elemen masyarakat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2019).
Moeldoko mengklaim, Istana tidak pernah menutup diri dari berbagai masukan mahasiswa dan masyarakat. Ia memastikan, Jokowi akan mempertimbangkan semua aspirasi mahasiswa tentang UU KPK, seperti yang didemonstrasikan pekan lalu. Namun Moeldoko juga meminta mahasiswa memahami keputusan Jokowi soal UU KPK yang tidak akan bisa memuaskan semua pihak.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas di Jakarta mendesak pemerintah segera menerbitkan Perpu KPK dengan tenggat 16 Oktober 2019. Tenggat waktu tersebut persis sebulan setelah UU KPK disahkan DPR, 17 September 2019, dan akan otomatis berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mahasiswa mengancam kembali menggelar demonstrasi dengan massa lebih besar, dibandingkan demonstrasi 23-25 September 2019 lalu.
Editor: Fadli Gaper
"Jangan karena negara itu punya keterbatasan, kemudian siswanya dan mahasiswanya tidak divaksinasi. Tidak adil buat siswa dan mahasiswanya begitu,” 
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes." 
"Saya juga agak berkeyakinan melandai. Karena jumlah harinya kan cuma 28 hari ya. Tempat tidur tidak terpakai 400-an lebih,” 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
Selama 10 hari pelaksanaan PPKM mikro angka konfirmasi positif covid-19 di Banyuwangi tercatat mengalami penurunan sebesar 32,27 persen. 
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
