BERITA

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Masyarakat Dayak Minta Tanah dan Lapangan Kerja

"“Masyarakat kami ingin punya tanah 5 hektare setiap keluarga dan punya sertifikat gratis.”"

KBR, Jakarta- Pemerintah diminta menyediakan tanah seluas 5 hektare untuk setiap keluarga Suku Dayak di Kalimantan.

Permintaan itu disampaikan Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dagut H. Djunas dalam acara dialog terkait rencana pemindahan Ibu Kota di Gedung Bappenas, Jakarta.

“Masyarakat kami ingin punya tanah 5 hektare setiap keluarga dan punya sertifikat gratis,” kata Dagut di Gedung Bappenas, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (17/10/2019).

“Kami menyadari mungkin kami tidak mampu menggarap (tanah) 5 hektare, tetapi kehadiran investor bisa dibuat kerja sama sehingga masyarakat menghasilkan untuk kebutuhan hidupnya,” katanya lagi.

Dagut juga meminta pemerintah menyiapkan hutan adat seluas minimal 10 hektare. Menurut dia, kini Suku Dayak dari ratusan desa tak lagi memiliki hutan adat, karena lahannya sudah banyak dikuasai perkebunan sawit.

Namun, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro belum memberi jawaban tegas soal permintaan ini.

"Tentunya nanti akan kami sampaikan ke Kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut," kata Bambang, seperti dilansir Antara, Kamis (17/10//2019).

Minta Lapangan Kerja

Dalam kesempatan sama, tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus meminta pemerintah menyiapkan lapangan kerja khusus untuk masyarakat lokal.

“Diharapkan dalam pembangunan dan pengembangan ibu kota negara dapat diberikan kebijakan khusus kepada Suku Dayak baik dalam hal ketenagakerjaan,” kata Dolvina, seperti dilansir Antara, Kamis (17/10/2019).

Menurut Dolvina, saat ini urusan perdagangan dan pemerintahan di Kalimantan didominasi warga suku pendatang seperti Suku Banjar, Bugis, dan Jawa.

Sedangkan Suku Dayak mayoritasnya menjadi petani ladang, sawah dan kebun, serta tinggal di wilayah-wilayah pinggiran.

“Dalam kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi adanya konflik sosial, dan ini yang harus diantisipasi,” kata Dolvina.

Menanggapi permintaan itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berjanji akan memberi pelatihan kerja untuk penduduk lokal.

“Itu pasti, dengan kebutuhan tenaga kerja begitu besar tapi pada saat yang sama akan diberikan pelatihan, sehingga saat kotanya beroperasi tetap mendapat peluang bekerja yang baik,” kata Bambang Brodjonegoro. 

Editor: Sindu Dharmawan

• pemindahan ibu kota
• ibu kota Kalimantan Timur
• dayak
• Bappenas
• Ibu Kota Baru
• Suku Dayak