Dominasi Menteri Bidang Ekonomi dari Partai, Ini Kekhawatiran Apindo

Memang seharusnya yang dari parpol itu seharusnya bisa lebih netral, jangan membawa-bawa kepentingan politiknya gitu.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 24 Okt 2019 22:20 WIB

Author

Lea Citra

Dominasi Menteri Bidang Ekonomi dari Partai, Ini Kekhawatiran Apindo

Ilustrasi aktivitas perekonomian. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkhawatirkan dominasi menteri dari partai di bidang ekonomi pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono menilai, kementerian ekonomi seharusnya didominasi kalangan profesional. Sementara menteri dari partai politik (parpol) harus profesional.

 "Ya itu dia, memang seharusnya yang dari parpol itu seharusnya bisa lebih netral, jangan membawa-bawa kepentingan politiknya gitu. Kalau orang dari independen kan memang, dengan sendirinya dia bekerja untuk itu. Pasti kalau dari parpol, harapan kita lebih independenlah. Jangan mendahulukan, kepentingan-kepentingan partai. Masih mengharapkan seperti itu lah,"  katanya kepada KBR, Kamis (24/10/2019).

Sutrisno Iwantono juga meragukan integritas seorang menteri dari partai, karena menteri harus mengedepankan kepentingan masyarakat, agar perekonomian Indonesia bisa membaik di tengah krisis global.

Di sisi lain, Sutrisno menyebut Apindo juga mendukung langkah Presiden Jokowi memperkuat kewenangan Menteri Koordinator, dengan pemberian hak veto berupa kewenangan membatalkan kebijakan menteri di bawahnya.

"Bener harusnya begitu, kalau enggak nanti menteri koordinator itu gak dianggap sama menteri teknisnya. Karena kementerian teknis yang lebih, bahwa saya lebih pandai dari menkonya. Jadi harus ada kemampuan dari menteri koordinator bisa menilai menteri teknisnya. Yang namanya menko kan mengkoordinir menteri-menteri kan. Ya kalau, kemudian yang dikoordinir gak mau kan, gak jalan sebuah tim. Jadi wajar kalau pak presiden memberikan arahan seperti itu," katanya.

Menurutnya, hak veto dari Menteri Koordinator akan memberikan kepastian pada dunia industri.

Pasalnya, pada pemerintahan periode pertama Jokowi menimbulkan kegaduhan karena perbedaan kebijakan menteri-menteri bidang perekonomian.

"Yang kemarin itu, masalah impor beras, yang satu bilang impor, yang lain jangan, yang lain-lain bilang cukup, yang lainnya stoknya kurang, ini ya harusnya bagaimana ini.  Yang harus kita ikuti gitu, susah jadinya," tambah Sutrisno mencontohkan.


Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik

Hari Pneumonia Sedunia, Mari Cegah Pneumonia pada Anak

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14