Ditawari Kursi Menteri, Mahfud MD: Soal Hukum

""Beliau bercerita problem-problem Indonesia yang sifatnya makro. Yang agak dalam, kami diskusi masalah pelanggaran HAM, masalah hukum""

KBR, Jakarta-    Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku ditawari Presiden Joko Widodo menjadi menteri pada Kabinet Kerja jilid II. Mahfud tak spesifik menyebut kursi menteri yang akan ia jabat.

Mahfud memberi petunjuk dengan tugas Jokowi yang akan dibebankan padanya untuk menyelesaikan semua persoalan hukum di Indonesia.

"Saya tidak diberi tahu menteri apa. Tapi beliau bercerita problem-problem Indonesia yang sifatnya makro. Yang agak dalam, kami diskusi masalah pelanggaran HAM, masalah hukum yang kurang menggigit. Bapak Presiden memperhatikan sungguh-sungguh hasil survei di bidang penegakkan hukum, yang pada tahun terakhir agak turun. Sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar berusaha menegakkan hukum," kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).

Mahfud bersedia menjalankan perintah Jokowi untuk jabatan menteri apapun. Namun dari pembicaraannya dengan Jokowi, menurutnya, kementerian yang akan ia tempati adalah yang berkaitan dengan hukum, politik, atau agama.

Ia juga tak membantah spekulasi soal jabatan menteri hukum dan HAM, jaksa agung, dan menteri agama, yang ditujukan padanya. Mahfud menyebut, jabatan untuknya bisa diketahui publik saat pelantikan menteri kabinet, akan dilangsungkan Rabu pagi.

Mahfud mengatakan, Jokowi banyak berdiskusi soal keinginannya menjadikan eksekutif sebagai motor penegakkan hukum. Mahfud juga menyebut Jokowi banyak menyinggung isu pelanggaran HAM yang tak terselesaikan pada periode pertama pemerintahannya.

Selain itu, kata Mahfud, isu pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian Jokowi, karena Presiden juga mengantongi data soal masalah-msalah korupsi di Indonesia. Namun, kata Mahfud, Jokowi tak menyinggung isu Undang-undang KPK dan desakan publik agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk membatalkan UU KPK.

Mahfud MD terlihat memasuki kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 09.30, dengan mengenakan kemeja putih dan bercelana hitam. Ia meninggalkan Istana pukul 10.40.

"Saya dipanggil tadi, jam 00.20," kata Mahfud.

Selain Mahfud, pagi ini Jokowi memanggil  Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu, Bos Gojek, Nadiem Makarim, praktisi televisi Wishnutama, dan eks-ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir.

Profesionalitas

Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Erwan Agus Purwanto menyarankan Jokowi menekankan aspek profesionalitas pada menteri-menterinya di kabinet kerja periode 2019-2024. Ia mengungkapkan selain profesionalisme, Presiden Jokowi harus melibatkan generasi muda untuk menjadi di kabinetnnya.

"Menteri yang tidak hanya berwacana, membuat gaduh di media, narasi-narasi yang tidak jelas, tapi ini yang akan dicari presiden adalah menteri yang bisa bekerja. Saya kira kan salah satu yang nanti membedakan dengan menteri sebelumnya itu. Tadi di dalam pidato beliau kan juga mengatakan itu. Menteri tidak hanya sending, mengirim kebijakan, tetapi men-deliver, menyampaikan hasil-hasilnya itu kepada masyarakat," kata Erwan (20/10/2019).

Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Erwan Agus Purwanto mendukung rencana Jokowi untuk mempertahankan beberapa menteri dari periode sebelumnya. Misalnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena selama ini mereka cukup profesional dan mampu menerapkan kebijakan dengan baik.

Ia melihat Jokowi lebih percaya diri pada periode pemerintahannya yang terbaru. Pengalaman pada periode sebelumnya membuat dirinya memiliki kebebasan yang lebih dalam menentukan kabinet yang akan mendukung kerjanya.

"Yang paling pokok tentu saja dari dukungan politik. Kalau di periode pertama dulu kan minoritas. Tapi ini beliau koalisi itu mayoritas. Sehingga dari sisi itu beliau punya keyakinan," ujarnya.

Terkait dengan rencana pemangkasan birokrasi tetapi ada pula niat untuk menambahkan beberapa wakil menteri, Erwan memperkirakan hal ini akan berdampak positif, salah satunya pada percepatan investasi.

"Untuk level pelaksana tentu dibutuhkan yang efektif dan efisien, tidak seperti sekarang birokrasi terlalu gemuk dan membuat tidak lincah dalam mendeliver kebijakan. Sementara kalau policy maker kan berbeda itu. Saya kira kalau ada menteri, wakil menteri itu bisa mempercepat proses policy making. Tetapi kemudian mesin birokrasinya diperbaiki," tuturnya.

Editor: Rony Sitanggang

• partai koalisi
• menteri jokowi
• partai non-koalisi
• Kabinet Kerja II
• Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin
• parpol
• Mahfud MD
• Kabinet Jokowi-Amin