HEADLINE

Demo Buruh, Anggota DPR Janji Sampaikan Aspirasi

""Menurut saya, banyak pasal-pasal yang tidak logis, pertanyaan kita kan begini, revisi ini untuk siapa sih?" heran Obon Tabroni."

KBR, Jakarta - Ribuan buruh melakukan aksi damai di jalan sekitaran depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu, (2/10/2019). Sejumlah tuntutan disuarakan, terutama penolakan atas revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai tidak pro terhadap pekerja. 

Anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang baru dilantik sehari sebelumnya, Obon Tabroni, menemui ribuan buruh di luar Gedung DPR. Obon menegaskan bahwa dirinya siap menampung aspirasi dan tuntutan buruh untuk diteruskan kepada pimpinan DPR. 

Ia juga menilai, salah satu tuntutan buruh yaitu tentang penolakan revisi UU Ketenagakerjaan patut diserap anggota dewan, terutama beberapa pasal yang dianggap tidak logis dan relevan. 

"Menurut saya, banyak pasal-pasal yang tidak logis, pertanyaan kita kan begini, revisi ini untuk siapa sih? Kalau untuk rakyat masih banyak lho, dan revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini bukan salah satunya, halangan pengusaha masuk ke Indonesia. Masih banyak yang lain-lain, selesaikan itu dulu. Ini lho tenaga kerja asing lebih bebas masuk, PHK lebih mudah, mau jadi apa nanti bangsa kita. Ya revisi itu sebenarnya alternatif lain, ngapain sih itu revisi, termasuk BPJS," ucap Obon Tabroni seusai menemui ribuan buruh di sekitar depan Gedung DPR.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti tentang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan itu dinilainya akan semakin memberatkan para buruh. 

Obon berjanji, akan mendorong BPJS serta Kementerian Keuangan, untuk mempertimbangkan kembali aspirasi para buruh. Kata pria kelahiran Bekasi, Jawa Barat, 44 tahun lalu itu, mustinya manajemen BPJS bisa lebih bekerja maksimal, sebelum memutuskan menaikkan iuran.

"Persoalan tentang BPJS, kan banyak upaya-upaya lain, cara-cara lain, jangan tiba-tiba BPJS naik, defisit BPJS iurannya naik, alternatif lain apakah efisiensi BPJS itu sudah dilakukan atau belum, yang kedua itu sekarang kan masih banyak buruh formal, yang mestinya mereka iurannya dipotong untuk menambah, ini belum maksimal, BPJS kerja dulu, kalau kerja sudah maksimal, baru kenaikan," ujar Obon sembari mendesak BPJS agar bekerja secara maksimal terlebih dahulu.

Dalam pertemuan singkatnya dengan para buruh yang beraksi di sekitar Gedung DPR, Obon juga menyarankan agar perwakilan buruh membentuk tim. Sehingga dalam satu hingga dua bulan mendatang, Ketua DPR RI Puan Maharani serta pimpinan lainnya, dapat menemui tim tersebut. Kalau saat ini, kata Obon, para buruh akan kesulitan bertemu pucuk pimpinan DPR, karena pelantikan anggota legislatif baru terjadi 24 jam yang lalu.

"Saya sarankan bentuk tim, kemudian pada saat proses-proses yang legislatif baru sudah nyaman, kita running jalan bersama. (Mungkin) satu atau dua bulan kedepan, kita diskusi jadi lebih enak," pungkas Obon yang juga menjabat Deputi President Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI). 

Editor: Fadli Gaper

• unjukrasa buruh
• UU Ketenagakerjaan