Besok Revisi UU KPK Berlaku, Jokowi Bungkam Ditanya Perpu

Ketua MPR Bambang Soesatyo yang berada di dekat Jokowi, justru yang bersuara

BERITA | NASIONAL

Rabu, 16 Okt 2019 11:33 WIB

Author

Dian Kurniati

Besok Revisi UU KPK Berlaku, Jokowi  Bungkam Ditanya Perpu

Rusuh massa pascaaksi tolak Revisi UU KPK berkumpul di Jalan Pejompongan Raya Senin (30/9/2019) malam. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-    Presiden Joko Widodo masih tak berkomentar soal Undang-undang KPK yang mulai berlaku besok, atau setelah 30 hari sejak disahkan DPR, 17 September 2019. Jokowi juga tak merespons pernyataan soal ramainya desakan publik agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk membatalkan UU KPK.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo yang berada di dekat Jokowi, justru yang bersuara dan menyebut pernyataan soal UU KPK tak sesuai dengan situasi.

"(Besok UU KPK otomatis berlaku, tanggapannya?) Ini agendanya, agenda pelantikan," kata Bambang di Istana Merdeka, Rabu (16/10/2019).

Pertanyaan soal UU KPK tersebut dilayangkan dalam konferensi pers usai pertemuan Jokowi dan pimpinan MPR, membahas rencana pelantikan presiden-wakil presiden 2019-2024, akhir pekan nanti.

Sebelumnya, berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa dari beberapa universitas mendesak pemerintah segera menerbitkan Perpu KPK. Sekelompok mahasiswa di Jakarta bahkan memberi tenggat penerbitan Perpu tersebut pada 16 Oktober 2019. Tenggat tersebut persis sebulan setelah UU KPK disahkan DPR, 17 September 2019, dan akan otomatis berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden. Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, mahasiswa mengancam kembali menggelar demonstrasi dengan massa lebih besar dibanding demonstrasi 23-25 September 2019.


Survei LSI

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, 76,3 persen publik nasional mendukung presiden membatalan revisi UU KPK dengan mengeluarkan Perpu KPK. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, masyarakat Indonesia menentang revisi UU KPK, sehingga masyarakat menuntut penerbitan Perpu.

Djayadi menilai, penerbitan Perpu KPK akan menambah keperayaan publik pada pemerintah. Djayadi mengungkapkan, saat ini masyarakat masih mempercayai presiden ketimbang DPR, sebab masyarakat masih mempertanyakan dan meragukan kinerja DPR RI.

"Kalau yang lembaga lain kan selalu di atas 60 persen, seperti KPK, bahkan TNI, KPK, kemudian Presiden itu selalu sering di atas 80 tingkat kepercayaan publik kepada mereka. Dan DPR itu seperti pada bulan Oktober ini kan tingkat kepercayaan masyarakat cuma 40 persen, jelas sekali. Jadi paling tidak positif lah jangan negatif, ini kan negatif 40 kan di bawah 5," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan di hotel Erian, Minggu (6/10/2019).

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan 70,9 persen publik mengetahui revisi UU KPK adalah upaya perlemahan KPK dalam memberantas korupsi. Selain itu  sebanyak 60,7 persen publik mendukung aksi demonstrasi mahasiwa di sekitar gedung DPR RI.

Baca: Istana, Menerbitkan Perpu KPK Ibarat Bak Simalakama  

Djayadi menegaskan, Presiden seharusnya memenuhi tuntutan demonstrasi mahasiswa, sebab masyarakat akan terus menentang adanya revisi UU KPK.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik

Hari Pneumonia Sedunia, Mari Cegah Pneumonia pada Anak