Share This

Wiranto: Banyak Negara Tawarkan Bantuan untuk Tangani Gempa-Tsunami di Palu

Hingga kini Presiden Joko Widodo belum meneken payung hukum soal bantuan asing yang rencananya berupa Instruksi Presiden (Inpres).

BERITA , NASIONAL

Senin, 01 Okt 2018 14:32 WIB

Personel Basarnas Kendari, Sulawesi Tenggara, menata paket bantuan yang akan dikirim untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (01/10/18). ANTARA FOTO/Jojon

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menyebut banyak negara yang menawarkan bantuan untuk penanganan dampak gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Wiranto mengatakan segera bertemu para duta besar untuk membicarakan bantuan tersebut.

Meski demikian, kata Wiranto, hingga kini Presiden Joko Widodo belum meneken payung hukum soal bantuan asing untuk Palu, yang rencananya berupa Instruksi Presiden (Inpres).

"Nanti kita rapatkan, negara yang menawarkan sudah banyak, banyak sekali. Mulai dari Asean maupun dari negara di kawasan Eropa dan Amerika. Banyak tawaran dan akan kita bincangkan dengan mereka. Hari ini kita memanggil para dubes untuk membicarakan bantuan apa yang bisa ditawarkan, dan kita juga sudah punya target-target, hal-hal yang dibutuhkan," kata Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/10/2018).

Wiranto mengatakan, Jokowi telah memerintahkan dirinya dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk membuka pintu bantuan dari asing. Hal itu dilakukan agar penanganan dampak gempa dan tsunami di Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi bisa lebih cepat.

Baca juga:

Wiranto menambahkan, timnya sudah menyusun daftar bantuan yang dibutuhkan para korban gempa dan tsunami di sana. Sehingga, Wiranto akan memprioritaskan masuknya barang-barang tersebut agar bisa segera diterima para korban. 

Meski terbuka dengan bantuan asing, Wiranto berkata, Jokowi belum membicarakan status bencana di Sulawesi Tengah tersebut. Menurutnya, saat ini Jokowi masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan para korban, terutama makanan dan air bersih.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.