Share This

Pasca-Gempa di Sulteng, KPU Tak Bisa Hentikan Tahapan Pemilu

"Kita wajib mengapresiasi pandangan dari para peserta dan tokoh pemilu agar daerah bencana itu tidak ada kegiatan kampanye,"

BERITA , NASIONAL

Selasa, 02 Okt 2018 13:12 WIB

Tim Basarnas dibantu warga mengangkat jenazah saat evakuasi pascagempa di Kompleks Perumahan Nasional Kelurahan Bala Roa, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/10/18). ANTARA FOTO/Darwin Fatir

KBR, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menghentikan tahapan kampanye di daerah terdampak bencana, seperti di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Anggota KPU RI, Wahyu Setiawan beralasan, tahapan pemilu tidak bisa dihentikan karena diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Meski demikian, Wahyu mengapresi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden serta peserta Pemilu 2019 yang mengentikan sementara aktivitas kampanye di Palu dan Donggala pascagempa dan tsunami.

"Jadi tahapan ini tidak mungkin dihentikan, tapi khusus di daerah bencana menurut saya kita wajib mengapresiasi pandangan dari para peserta dan tokoh pemilu agar daerah bencana itu tidak ada kegiatan kampanye," kata Wahyu di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (02/10/18).

Wahyu mengatakan, KPU tidak melarang peserta pemilu untuk membantu warga korban bencana. Namun Ia meminta peserta pemilu untuk tidak memanfaatkan bantuan sebagai komoditas politik, seperti penggunaan stiker dan alat peraga kampanye lainnya.

"Kampanye secara nasional sudah diatur, tapi kita menghormati agar kawasan terdampak bencana tidak dijadikan ajang berkampanye. Sekarang ini mari kita kedepankan aspek kemanusiaan," ujarnya.

Baca juga:

Penghentian tahapan kampanye Pemilu 2019 di daerah bencana diusulkan sejumlah pihak. Salah satunya   Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia beralasan KPU harus berempati pada pemerintah daerah beserta petugas KPUD dan Panitia Pengawas Pemilu Sulawesi Tengah, yang juga menjadi korban gempa dan tsunami.

"Tolong ditinggalkan dulu hal yang berkaitan dengan peran KPUD di daerah, dan Panwas untuk Pileg dan Pilpres. Kita konsentrasi dulu menyelesaikan tanggap darurat ini. Apa pun, Pileg dan Pilpres bisa ditunda sepanjang daerahnya ada bencana. Termasuk saya imbau pada KPU untuk tanggap darurat ini, kampanye untuk sementara disetop dulu," ujar Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan kemarin, Senin (01/10/18).

Tjahjo mengatakan, petugas di tingkat TPS, desa, kecamatan, dan kota atau kabupaten di Sulawesi Tengah, memerlukan waktu untuk memulihkan dampak gempa yang dialaminya. Sehingga, Tjahjo menilai, KPU juga bisa menyesuaikan jadwal pelaksanaan Pemilu dengan kesiapan daerah tersebut.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.