OTT di Bekasi Diduga Terkait Izin Proyek Meikarta

10 orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK masih menjalani pemeriksaan.

, NASIONAL

Senin, 15 Okt 2018 16:43 WIB

Author

Ryan Suhendra

OTT di Bekasi Diduga Terkait Izin Proyek Meikarta

Seseorang mengamati ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang disegel stiker KPK usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Cikarang, Jawa Barat, Senin (15/10). (Foto: ANTARA/ Risky A)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus 10 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Minggu (14/10/2018). Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan membenarkan ada dugaan suap ke penyelenggara negara terkait izin proyek Meikarta.

"Ya (Meikarta). Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi," kata Basaria melalui pesan tertulis, Senin (15/10/2018).

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang senilai lebih dari Rp1 miliar sebagai barang bukti. Uang ini dalam pecahan dollar Singapura.

Hingga berita ini ditayangkan, kesepuluh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK sejak pagi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menambahkan, rencananya KPK menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status penanganan perkara dan status hukum orang-orang yang terjaring tangkap tangan, paling lambat Senin (15/10/2018) malam.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.