Share This

KPK Kembalikan Rp6,3 Miliar Uang Negara dari Gratifikasi

KPK kembalikan uang negara sebanyak Rp6,37 miliar dari pelaporan gratifikasi sepanjang Januari-Agustus 2018.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 02 Okt 2018 19:55 WIB

Juru bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.534 laporan terkait gratifikasi sepanjang tahun ini. Juru bicara KPK, Febri Diansyah merinci, pelaporan itu terhitung mulai Januari hingga 31 Agustus 2018. Meliputi pelaporan langsung dan melalui aplikasi Gratifikasi Online.

"Dan kemudian tentu saja dalam 30 hari kerja dianalisis oleh tim di KPK. Dari seluruh analisis itu ada sekitar Rp6,37 miliar yang sudah ditetapkan menjadi milik negara," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Ia pun melanjutkan, hal tersebut jadi salah satu bagian dari asset recovery atau pengembalian aset negara. Yakni, melalui mekanisme pencegahan di Direktorat Gratifikasi.

Febri lantas mengimbau seluruh pejabat dan penyelenggaran negara untuk menolak gratifikasi. Sementara jika masih ragu terhadap sebuah pemberian maka ia menyarankan untuk terlebih dulu dilaporkan ke KPK.

"Jika terpaksa menerima, seperti diberikan secara tidak langsung atau ragu dengan kualifikasi gratifikasi agar segera melaporkannya pada KPK melalui mekanisme pelaporan gratifikasi," tuturnya.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.