Jokowi: Presiden Urus Utang BPJS Kesehatan Itu Kebangetan

Presiden Joko Widodo mengkritik Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang tak mampu penyelesaian utang dan defisit keuangan terusahaan tersebut.

, NASIONAL

Rabu, 17 Okt 2018 14:45 WIB

Author

Dian Kurniati

Jokowi: Presiden Urus Utang BPJS Kesehatan Itu Kebangetan

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018). (Foto: ANTARA/ Wahyu P)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo  mengkritik Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang tak mampu penyelesaian utang dan defisit keuangan terusahaan tersebut.

Jokowi mengatakan, tidak seharusnya presiden ikut mengurusi utang BPJS Kesehatan, hingga mengucurkan dana talangan (bailout) Rp4,9 triliun. Ia pun meminta Nila dan Fachmi memikirkan strategi agar masalah keuangan BPJS Kesehatan tak terulang.

"Urusan BPJS Kesehatan ini harus kita putus, tambah Rp4,9 triliun. Ini pun masih kurang lagi: 'Pak, masih kurang'. Kok enak banget, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Harusnya sudah rampunglah di menteri kesehatan, Dirut BPJS," kata Jokowi di depan pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta Convention center, Rabu (17/10/2018).

"Urusan pembayaran utang rumah sakit kok sampai presiden. Ini kebangetan. Kalau tahun depan masih diulang, kebangetan," tambah Jokowi.

Ia mengklaim sudah mencoba memahami masalah keuangan program Kartu Indonesia Sehat dan BPJS Kesehatan, termasuk utang miliaran Rupiah pada rumah sakit yang belum terbayarkan. Tapi menurut Jokowi, masalah ini selalu berulang sejak tiga tahun lalu.

Jokowi pun meminta BPJS Kesehatan memperbaiki sistem manajemen, agar klinik atau rumah sakit mendapat kepastian pembayaran atas layanan kesehatan yang diberikan pada pelanggan asuransi tersebut. Andai tahun depan masih terjadi defisit, maka Jokowi meminta masalah tersebut bisa diselesaikan sendiri oleh BPJS Kesehatan dan menteri kesehatan, tanpa perlu kucuran dana bailout.

Meski begitu, Jokowi juga meminta manajemen rumah sakit ikut mempromosikan gaya hidup sehat ke masyarakat. Kata dia, pandangan bahwa semakin tinggi kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kesehatan, tak sepenuhnya benar. Jokowi beralasan, kesejahteraan tersebut juga bisa mengubah gaya hidup menjadi tak sehat, sehingga kesehatan akan menurun.

Menurut Jokowi, gaya hidup tak sehat tersebut terlihat dari data klaim penyakit katastropik pada BPJS Kesehatan pada 2017. Misalnya, kasus penyakit jantung yang mencapai Rp9,25 triliun, kanker Rp3 triliun, gagal ginjal Rp2,25 triliun, dan stroke Rp2,25 triliun.



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.