HEADLINE

Ulang Tahun ke-72, Politik TNI Jadi Sorotan dari Presiden Hingga LSM

""PR utama adalah tentara dilarang berpolitik. Tentara dilatih untuk perang, sehingga harus dihindari militer masuk ke ruang politik," kata Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (4/10/2017)."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh berpolitik praktis. TNI harus netral dan berada di atas semua golongan. 

Penegasan itu disampaikan Jokowi saat berpidato di upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Cilegon, Jawa Barat.

"TNI adalah milik nasional, berada di atas semua golongan. Tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit, tidak masuk ke kancah politik praktis. Selalu menjamin netralitas politik di era demokrasi sekarang ini, selalu menjamin keutuhan wilayah nasional dan membangun persatuan serta solidaritas antaranak bangsa antarkomponen bangsa," kata Jokowi di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Jokowi mengingatkan pesan Jenderal Soedirman tentang jati diri TNI yang saat ini masih sangat relevan. Pesan itu adalah bahwa politik TNI adalah politik negara dan loyalitas TNI hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia menekankan bahwa TNI harus setia pada pemerintah yang sah.

"Politik dan loyalitas TNI kepada bangsa dan negara itu berarti kesetiaan memperjuangkan rakyat, kesetiaan menjaga keutuhan wilayah dan persatuan NKRI. Dan kesetiaan kepada pemerintah yang sah," tandas Jokowi.

Kepala negara berpesan agar TNI selalu waspada pada rongongan dari dalam maupun dari luar yang ingin merusak keutuhan wilayah dan mengganti dasar negara. Rongrongan tersebut selalu muncul bahkan sejak Indonesia merdeka. Untuk itu, TNI harus solid dan bersinergi dengan institusi lain agar tidak lengah menghadapi segala ancaman.

"Sejak kemerdekaan NKRI diproklamirkan, telah banyak rongrongan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan karena kelengahan dan kekurangwaspadaan kita," tutur Jokowi.

Baca juga:

• Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh    
  
• Bikin Gaduh, Jokowi Disarankan Mulai Pikirkan Pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo    
  

Terbawa isu politik

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi TNI meminta angkatan bersenjata Republik Indonesia tidak ikut larut dalam ruang politik. Aktivis Koalisi Masyarakat sipil yang juga Direktur Imparsial, Alaraf mengatakan saat ini TNI terlihat mulai terbawa dalam isu politik.

Al Araf mengatakan, di usia 72 tahun, TNI harus lebih dekat lagi dengan masyarakat. Meskipun saat ini, ia menilai, TNI sudah mendapat citra baik dari masyarakat. 

"Namun ada PR utama, yaitu tentara dilarang berpolitik. Tentara dilatih untuk perang, sehingga harus dihindari militer masuk ke ruang politik," kata Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Al Araf mengatakan secara institusi TNI memang tidak terlihat masuk ke dalam kisruh politik. Tetapi ia menilai, Panglima TNI Gatot Nurmantyo secara personal membawa kecenderungan politik ke dalam tubuh TNI.

"Belakangan ini, memang secara institusi tidak. Tapi secara personal, di dalam tubuh Panglima TNI memperlihatkan arah dan kecenderungan berpolitik. Ini yang harus dihindari," kata Alaraf.

Panglima TNI belakangan sempat membuat beberapa keputusan yang membuat gaduh. Mulai dari nonton bareng film G30S PKI, pernyataan kontroversial soal senjata ilegal, kedekatan dengan kelompok alumni dan pendukung 212 hingga kehadirannya di acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana Panglima TNI menyebut PKS sebagai partai yang konsisten.

Baca juga:

• Sejak 2015, Jokowi Sudah Minta TNI Tak Terlibat Politik  
  
• Moeldoko: Demokrasi Rusak Apabila TNI Berpolitik    
  

Mempengaruhi Reformasi TNI

LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai manuver politik yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berpengaruh pada terhambatnya proses reformasi di tubuh TNI. 

Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri mengatakan konsep reformasi di tubuh TNI salah satuny aadalah membangun semua prajurit menjadi profesional, meningkatkan kapasitas, termasuk pemahaman pengetahuan. Di samping itu, juga untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Kalau kita melihat data-data Kontras di lapangan, itu semua hampir banyak bolongnya. Kalau kita bicara soal kesejahteraan prajurit, masih banyak kok serdadu-serdadu yang menjaga pusat-pusat hiburan, pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat tambang. Artinya, anggaran kita mau dipakai ke mana nih? Jadi nggak proporsional," kata Puri kepada KBR, di Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Namun Puri Kencana melihat ada banyak manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang justru mengalihkan fokus masyarakat dari reformasi TNI ke masalah politik. Manuver itu diantaranya ketika Gatot turut menghadiri aksi 212 pada Desember 2016, hingga ribut-ribut soal pembelian senjata.

"Kita ribut-ribut sekarang soal beli senjata dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah melihat pos-pos mana yang harus diisi. Apakah kesejahteraan akan menjadi prioritas dulu, kemudian diikuti dengan alutsista dan sebagainya. Itu tidak pernah dijadikan percakapan prioritas oleh pemerintahan sipil hari ini," ujarnya.

Meski begitu, Puri Kencana Putri mengatakan kendala reformasi di tubuh TNI juga turut disebabkan oleh Presiden Joko Widodo yang terlalu fokus pada pembangunan. 

"Kalau kita melihat gestur Jokowi, dia langsung gas pol pembangunan. Tanpa melihat ada aktor-aktor yang harus di-maintain, yang harus dirawat," kata Puri.

Baca juga:

• Imparsial: Reformasi TNI Mandek Dalam 10 tahun Terakhir  
  
• 71 Tahun TNI, Reformasi Jalan di Tempat    
  

Editor: Agus Luqman 

• tni berpolitik
• hak politik TNI
• manuver politik Panglima TNI
• manuver politik Gatot Nurmantyo
• manuver Gatot Nurmantyo
• kontroversi Gatot Nurmantyo
• heboh Gatot Nurmantyo