Share This

Survei SMRC, Kepuasan Pada Kinerja Jokowi Naik Tipis

Jokowi dinilai memiliki modal politik lebih baik dari saat SBY hendak maju kali kedua mengikuti Pilpres.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 05 Okt 2017 19:21 WIB

Joko Widodo saat dilantik sebagai presiden. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-  Hasil jajak pendapat Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan  68% responden puas. Angka itu naik  dari survei SMRC pada Juni lalu yang menunjukkan tingkat kepuasan  mencapai 67%.

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan pemenuhan kebutuhan pokok menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi-JK.

“Yang menjadi pekerjaan rumah dalam masa Jokowi adalah mengenai ekonomi yang langsung menyentuh rakyat. Seperti kebutuhan rumah tangga terutama bahan-bahan pokok masih dinilai kurang. Masyarakat menilai persoalan ini 42% lebih berat ke depannya, dan hanya 16% yang menilai sebagai persoalan ringan,” kata Djayadi di kantor SMRC, Kamis (05/10).

Survei yang digelar SMRC menunjukkan sejak pertengahan 2016 tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi cenderung stabil di atas 60%.

Menurut SMRC bila dibandingkan dengan jelang Pilpres di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009, maka kepuasan pada Jokowi lebih tinggi. Kepuasaan pada kinerja SBY pada September 2006 sebesar 69%. Setahun kemudian turun cukup besar  menjadi 58%.

Sedangkan Jokowi, pada tahun lalu sebesar 69% dan September ini turun tipis menjadi 68%. Menurut SMRC modal politik Jokowi lebih baik dari saat SBY hendak maju kali kedua mengikuti Pilpres.

Editor: Rony Sitanggang

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.