Share This

Perundingan Alot, Anies Tunda Umumkan UMP Jakarta

Buruh meminta kenaikan UMP di atas pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional sebesar 8,71%.

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 31 Okt 2017 23:09 WIB

Ratusan buruh memadati depan pintu masuk Balai Kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10, menuntut kenaikan UMP 2018. (Foto: KBR/May R.)

KBR, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunda pengumuman Upah Minimum Provinsi 2018. Anies mengatakan, dia akan menyampaikan angka tersebut besok.


"Nanti kita umumkan kalau sudah selesai semuanya. Nanti setelah diumumkan saja (penjelasannya)," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Selasa (31/10) malam.

Pada sore harinya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengumumkan UMP 2018 sore atau malam ini. Namun dia juga menyebut, belum ada kesepakatan dari tiga unsur yaitu buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta kemarin, merekomendasikan tiga angka UMP 2018 kepada Gubernur untuk selanjutnya dapat ditetapkan tanggal 1 November 2017. Tiga usulan nilai UMP 2018 dari Serikat Pekerja sebesar Rp 3.917.398.

Angka tersebut didapat dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dikali dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional sebesar 8,71%. Sedangkan usulan unsur pengusaha dan pemerintah sesuai dengan PP 78 tahun 2015 naik sebesar 8,71% menjadi Rp.3.648.035.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.