Share This

KPK Geledah Rumah Eks Bupati Konawe Utara

Penggeledahan di sejumlah lokasi dilakukan KPK sejak Jumat lalu.

BERITA , NASIONAL

Senin, 02 Okt 2017 21:53 WIB

Personel kepolisian di kediaman mantan bupati Konawe Utara Aswad Sulaeman di Jln Lumba Lumba, Kota Kendari. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penyidiknya melakukan penindakan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Juru Bicara KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, penyidik  menggeledah di beberapa tempat hingga saat ini sejak Jumat pekan lalu.

Priharsa  masih enggan menjelaskan lebih lanjut dalam  kasus apa penindakan dan dimana saja penggeledahan itu dilakukan.

"Nah ini mohon maaf ya jadi sampai dengan malam ini yang bisa dikonfirmasi adalah bahwa benar tim penindakan KPK sedang melakukan kegiatan di sana. Berkaitan dengan penanganan perkara, detilnya nanti akan disampaikan dalam waktu dekat.(Berapa lokasi yang digeledah?)  Detailnya dalam waktu dekat. Mengenai kegiatannya apa juga besok," ujarnya kepada wartawan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (02/10).

Sebelumnya Juru Bicara Polda Sultra, Sunarto mengatakan petugas KPK mengeledah rumah eks  Bupati Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) Aswad Sulaiman. Kata dia, tim KPK juga telah meminta pengawalan dari Polda Sultra sebelum melakukan penggeledahan di rumah Aswad Sulaiman. Namun dia juga enggan menjelaskan lebih lanjut soal terkait apa penggeledahan dilakukan.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.