Share This

Konflik Petinggi

Perintah Presiden sudah terang benderang. Konflik petinggi yang berlarut akan sangat berbahaya bila meluas ke bawah.

OPINI , EDITORIAL

Rabu, 04 Okt 2017 05:59 WIB

Ilustrasi: Konflik antarpetinggi

Ilustrasi: Konflik antarpetinggi

Presiden Joko Widodo memerintahkan konflik antarkementerian atau lembaga diselesaikan secara berjenjang. Tanpa menyebut masalah dimaksud, tampaknya presiden ingin memberi tekanan pada sengkarut polemik senjata impor ilegal yang dipersoalkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Panglima bahkan mengancam akan menyerbu institusi tersebut. Di depan para pensiunan petinggi TNI itu, Panglima menjanjikan akan membuat  mereka  merintih, bukan hanya menangis.

Panglima memang tak menyebut insitusi atau jenderal yang ia akan serbu dan buat merintih. Itu sebab lantas bola panas bergulir kemana-mana saat pernyataan itu muncul di berbagai media. Kegaduhan itu membuat kemarin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto punya rencana mengumpulkan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pertahanan, Kepolisian, dan TNI di kantornya. Sayang pertemuan batal terjadi karena para petinggi itu tengah ada kegiatan lain.

Apa yang dilakukan Wiranto melanjutkan pesan Presiden pada awal pekan ini. Kata Jokowi, bila ada masalah antarkementerian atau lembaga selesaikan dulu di tingkat kementerian koordinator. Bila tak juga selesai, maka dibawa ke Wakil Presiden. Kalau di situ konflik masih ada, maka penyelesain masalah tersebut diserahkan ke presiden.

Para petinggi negara yang tengah berkonflik itu sepatutnya tunduk pada atasan mereka, Presiden Jokowi. Perintah Presiden sudah terang benderang. Konflik petinggi yang berlarut akan sangat berbahaya bila meluas ke bawah. Apalagi bila yang berkonflik adalah mereka yang menguasai senjata mematikan.  Keengganan duduk menyelesaikan masalah bisa dipandang pembangkangan terhadap Presiden yang mengangkatnya. Pejabat seperti ini bila enggan atau tak lagi bisa bekerja sama di pemerintahan sepatutnya secara ksatria mengundurkan diri.   

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.