Share This

Kasus Hoaks Saracen, Polisi Limpahkan Berkas Kepada Kejaksaan

Berkas kasus hoaks Saracen sudah masuk tahap satu dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

, BERITA , NASIONAL

Senin, 09 Okt 2017 22:10 WIB

Tersangka kasus penyebar hoaks Saracen. (Foto: Mabes)

KBR, Jakarta- Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri   merampungkan berkas kasus kelompok ujaran kebencian Saracen. Saat ini berkasnya sudah masuk tahap satu dan sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Irwan Anwar mengatakan, berkas tahap satu sudah dilimpahkan dan tinggal menunggu jawaban dari Kejagung.

"Sudah berkas sudah dikirim ke Kejaksaan tahap 1, tinggal tunggu jawaban. (Itu berkas siapa?) Semua Jasriyadi, Asma Dewi, M Harsono Abdulah. Untuk Tonong dan Sri Rahayy sudah P21. (Asma Dewi berkasnya sama atau beda kasus?) Beda, Asma Dewi untuk hate speech," katanya saat dihubungi KBR, Senin (09/10/17).

Irwan menjelaskan, terkait keterlibatan Asma Dewi dengan kelompok Saracen masih didalami. Penyidik masih harus menunggu beberapa pemeriksaan saksi lagi terkait kasusnya.

"Masih didalami kalau untuk keterkaitan dengan Saracen," jelasnya.

Hingga kini, terkait kasus Saracen penyidik juga telah memeriksa dua orang yakni Riandini bendahara Saracen dan Dwiyani bendahara Tamasya Almaidah. Keduanya diperiksa pekan lalu, dan membantah saling kenal kepada Jasriyadi yang menjadi pemimpin kelompok penyebar hoaks Saracen.

Editor: Rony Sitanggang  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.