Share This

HUT TNI, DPR Minta TNI tak Berpolitik

TNI diminta profesional menjaga wilayah Indonesia

BERITA , NASIONAL

Kamis, 05 Okt 2017 14:23 WIB

Pasukan TNI AD meneriakkan 'yel-yel' saat upacara peringatan HUT ke-72 TNI, di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/10). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan TNI agar tak terlibat dalam politik praktis. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan anggota TNI yang ingin berpolitik harus menahan diri.

Menurut dia TNI harus profesional menjaga keamanan wilayah Indonesia.

"Baik TNI maupun Polri tidak boleh berpolitik praktis. Dari garisnya memang seperti itu. Sehingga tidak boleh. Apabila ada keinginan, tentunya harus keluar dulu dari TNI," ujar Agus di DPR, Kamis (5/10).

Dia menyoroti polemik senjata yang dimulai dari pernyataan Panglima TNI Gator Nurmantyo. Gatot menuding ada institusi di luar TNI yang mengimpor senjata standar militer. Pernyataan itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik.

Selain itu, menurut Agus, ada kesan hubungan institusi TNI dan Polri tidak akur. Pemerintah menurut dia harus meluruskan hal itu.

"Ini hanya miskomunikasi yang harus ada perbaikan. Supaya tidak boleh terjadi lagi. Sebagai penguat, baik TNI maupun Polri harus dijaga supaya keserasian, keseimbangan betul-betul terjalin."

Baca juga:

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menegaskan  TNI  tidak boleh berpolitik praktis. TNI harus netral dan berada di atas semua golongan.

Penegasan itu disampaikan Jokowi saat berpidato di upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Cilegon, Jawa Barat.

"TNI adalah milik nasional, berada di atas semua golongan. Tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit, tidak masuk ke kancah politik praktis. Selalu menjamin netralitas politik di era demokrasi sekarang ini, selalu menjamin keutuhan wilayah nasional dan membangun persatuan serta solidaritas antaranak bangsa antarkomponen bangsa," kata Jokowi di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Jokowi mengingatkan pesan Jenderal Soedirman tentang jati diri TNI yang saat ini masih sangat relevan. Pesan itu adalah bahwa politik TNI adalah politik negara dan loyalitas TNI hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia menekankan bahwa TNI harus setia pada pemerintah yang sah.

Baca juga:

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.