Share This

Densus Tipikor, Wiranto Berencana Panggil Kapolri

"Tentu kita tertibkan nanti supaya tidak tumpang tindih dan sebagainya,"

BERITA , NASIONAL

Rabu, 18 Okt 2017 21:25 WIB

Menkopolhukam Wiranto (Foto: Antara)

KBR, Bogor- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto bakal memanggil Kapolri Tito Karnavian  untuk meminta penjelasan tentang rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Wiranto tidak banyak berkomentar terkait polemik pembentukan Densus.

Wiranto memastikan rencana ini tidak terkait dengan persoalan politik, tetapi sebagai upaya Kepolisian untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi.

"Belum dirataskan. Itu ya namanya belum. Jadi nanti kita lihat perkembangannya saja. Tapi semuanya kan niat baik, bukan masalah-masalah politis, tendensi ketidakpercayaan bukan. Masing-masing mempunyai satu niat untuk bagaimana mengambil bagian memberantas korupsi yang saat ini cukup marak dari banyaknya tokoh-tokoh pejabat itu. Jadi ada semangat dari berbagai institusi untuk mengambil bagian dari konsep antikorupsi itu. Tapi tentu kita tertibkan nanti supaya tidak tumpang tindih dan sebagainya," kata Wiranto di Istana Bogor, Rabu (18/10/2017)

Sementara, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan Presiden belum mengambil sikap tentang pembentukan Densus Tipikor. Kata dia, keputusan harus menunggu rencana ini dibahas dalam sidang kabinet terbatas.

"Misalnya kalau ini usulan dari Polri, Polri paparan di situ. Di situ juga ada stakeholder lain seperti Jaksa Agung, Menkumham. Nah di situ dibahas, baru diputuskan. Ini belum ada rapat terbatas soal itu, sehingga tidak bisa disimpulkan (Presiden) setuju atau tidak setuju," kata Johan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10/2017)

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.