BBM Satu Harga, Stafsus Presiden untuk Papua Kecam Menhub

" Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengecam menteri perhubungan yang menyediakan pesawat pengangkut BBM"

KBR, Jakarta- Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya menyatakan kebijakan satu harga BBM di Papua belum maksimal. Kata dia, harga di masyarakat, terutama wilayah pedalaman masih tinggi.

Dia mengkritik kinerja Kementerian Perhubungan karena tidak menyediakan pesawat pengangkut BBM. Di sisi lain, sejumlah pesawat milik masyarakat setempat malah dibiarkan menganggur lantaran tidak diberikan izin terbang.

"Ini menteri harus tekan orang-orang yang bekerja di belakang itu, tidak benar semua. Saya mendukung program Presiden. Kalau menteri mendukung program Presiden, kasih lah pesawat-pesawat bisa membantu untuk jangkauan itu. Kan di sana butuhnya pesawat kecil. Pak Menteri tidak kasih izin sampai hari ini. Pak Setneg juga kasih surat ke Menteri Perhubungan, sampai sekarang ini surat izin tidak dikeluarkan. Ini sudah hampir setahun," kata Lenis di Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

Lenis menambahkan, harga bahan pokok juga masih tinggi di Papua. Ia menduga hal ini disebabkan bahan pokok subsidi dari pusat jatuh ke tangan swasta. Dia mengusulkan agar tiap kabupaten membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sembako subsidi dari pusat. Dengan adanya BUMD ini, masyarakat bakal mendapatkan harga yang sama dengan di pulau Jawa.

"Selama ini saya amati bahwa barang turun dari sini (pusat) ke Papua, langsung di tangan swasta. Maka harga semakin naik, subsidi tidak jalan. Jadi arahkan, pemerintah Papua punya kewajiban buka BUMD," ujar dia. 

Editor: Rony Sitanggang

• Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya
• BBM satu harga