Share This

Banyak Keluhan, Kemenag Siapkan Kode Etik Dai

Kode etik dai di antaranya berisi aturan untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan keji

, BERITA , NUSANTARA

Selasa, 24 Okt 2017 21:24 WIB

Author

Alif Irwansyah

Banyak Keluhan, Kemenag Siapkan Kode Etik Dai

Menteri Agama RI Lukman Hakim Sariffudin beserta rombongan tengah melakukan pengecekan Mushaf Al Quran di Unit Percetakan Al Quran (UPQ) Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/10/2017) siang. (Foto: KBR/Alif I.)

KBR, Bogor- Kementerian Agama (Kemenag)  tengah   merumuskan  kode etik   berdakwah pada media elektronik. Menteri Agama  Lukman Hakim Saifuddin   mengatakan kode etik disiapkan lantaran  banyak  keluhan dari masyarakat tentang etika dalam menyampaikan dakwah dari para dai.

"Intinya begini, karena masyarakat banyak sekali yang menyampaikan keluhan kepada kami agar pemerintah lebih proaktif untuk menata para penceramah-pencermah kita yang terkadang dalam ceramahnya itu mungkin lebih banyak guyonnya," ujar Lukman usai merilis pencetakan 110.000 Mushaf Al Quran Standar Indonesia serta 10.000 Al Quran dan Terjemahnya di Gedung UPQ, Jl. Puncak Raya Km 65, Ciawai, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (24/10/2017).

Lukman menjelaskan, kode etik tersebut nantinya diharapkan bakal menjadi panduan bagi para dai. Kata dia dalam aturan tersebut   dai harus memiliki pemahaman tentang Alquran dan Hadis,  memiliki wawasan kebangsaan mencakup Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Terlalu banyak hal-hal yang dinilai oleh sebagian kalangan kurang pantas dilakukan penceramah atau pendai. Atau kadang-kadang (konten dakwah) berisi hal-hal yang tidak pada tempatnya," kata dia.

Selain itu, kode etik dai juga akan mengatur adab berdakwah. Misalkan, dai harus mampu membaca Alquran dan Hadis dengan baik, tidak menafsirkan ayat atau hadis dengan penjelasan yang tidak pantas, serta tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan keji.

"Ada hal-hal yang secara prinsipil dipegang (penceramah) sebagai sesuatu yang sesungguhnya dalam rangka untuk menjaga agar dakwah-dakwah Islam ini senantiasa tidak disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak tepat," tandasnya.

Dari informasi yang dihimpun, saat ini draf kode etik sedang dilakukan proses perbaikan kedua. Pembahasan kode etik ini dilakukan bersama dengan MUI, KPI, Kemenkominfo, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, lembaga penyiaran TV dan Radio, penyuluh agama, dan lain-lain.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.