Penyelesaian Papua, LIPI Ajukan Dialog Nasional

"Dialog nasional itu jangan dipandang sebagai satu proses yang instan. Itu sebuah proses yang panjang, bertahap dan harus dipersiapkan serius."

BERITA , NASIONAL

Jumat, 14 Okt 2016 18:43 WIB

Author

Gilang Ramadhan

Penyelesaian Papua, LIPI Ajukan Dialog Nasional

Ilustrasi (Foto: KBR/Arie N.)



KBR, Jakarta- Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengajukan Dialog Nasional sebagai pendekatan strategis untuk mencari solusi dan kesepakatan antaraktor  konflik di Papua. Koordinator Divisi Kajian Papua LIPI, Adriana Elisabeth mengatakan, ini merupakan pendekatan baru sebagai alternatif penyelesaian persoalan Papua.

"Dialog nasional itu jangan dipandang sebagai satu proses yang instan. Itu sebuah proses yang panjang, bertahap dan harus dipersiapkan serius. Kalau tidak, tidak bisa ada dialog nasional," kata Adriana saat ditemui KBR di aula utama LIPI, Jumat (14/10/16).

Berdasarkan kajian LIPI, Adriana menjelaskan, pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang dilakukan Pemerintah tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya justru memperdalam konflik dan memperluas gerakan politik pro-merdeka dan referendum. Oleh sebab itu perlu pendekatan alternatif seperti Dialog Nasional.

"Jadi misalnya dialog Presiden dengan Kepala Daerah, Presiden dengan Kementerian dan lembaga terkait, dialog antara Papua dan non Papua, kemudian dialog sektoral sesuai isu dan juga dialog Nasional," jelas Adriana.

Mengenai Papua Road Map, LIPI telah melakukan pemutakhiran analisa dan data atas buku yang pernah diluncurkan pada 2009. Adriana mengatakan, pemutakhiran data ini fokus kepada dua hal. Pertama tentang gerakan politik kaum muda Papua yang cenderung semakin solid dan berpengaruh di tingkat internasional.

"Dan kedua konsolidasi gerakan ini dengan diaspora Papua," jelas Adriana.

Empat akar masalah yang dipetakan Papua Road Map beberapa tahun lalu, Adriana mengatakan, masih menjadi persoalan pelik di Tanah Papua. Terdapat perubahan namun tidak signifikan. Empat akar masalah tersebut yakni marjinalisasi dan diskriminasi, masalah kegagalan pembangunan, masalah sejarah dan status politik, dan masalah pelanggaran HAM.

"Masalah pelanggaran HAM yang paling sering menjadi kritik di tingkat internasional," ujar Adriana.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.