Walhi Riau: Usut Pemberi Izin Investasi di Lahan Gambut Riau

Padahal ada aturan dimana invesasi tidak boleh dilakukan di lahan gambut yang dalamnya tiga meter lebih.

BERITA

Senin, 13 Okt 2014 12:27 WIB

Author

KBR

Walhi Riau: Usut Pemberi Izin Investasi di Lahan Gambut Riau

riau, gambut, titik api, kebakaran

KBR, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan di Riau terus terjadi setiap tahun tak terkecuali tahun ini. Sejak Juni lalu Pemerintah mengaudit 15 perusahaan perkebunan dan kehutanan di 17 wilayah Riau.

Salah satu temuannya adalah ditemukannya aktivitas perusahaan ada di lahan gambut. Padahal ada aturan dimana invesasi tidak boleh dilakukan di lahan gambut yang dalamnya tiga meter lebih.

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Riko Kurniawan, mendesak dilakukan penelusuran siapa yang memberikan izin investasi di lahan-lahan gambut yang menjadi sumber api kebakaran lahan di Riau ini. Simak perbincangannya dalam Program Sarapan Pagi KBR (13/10) berikut ini.

Anda yakin pemerintah kali ini akan tegas menjatuhkan sanksi terhadap belasan perusahaan yang sudah diaudit dan salah? termasuk apakah mencabut izin konsesi nantinya?

“Kalau melihat akar persoalan kebakaran saya menyayangkan sekali tentang kepatuhan dan pembinaan untuk perusahaan tersangka pembakaran. Kita melihat satu hukum tidak adil terhadap para pelaku pembakar hutan dan lahan. Untuk perusahaan tersangka sudah dibina oleh negara, sedangkan masyarakat itu semuanya ditangkap.”

“Artinya ada sesuatu yang pemerintah tidak membuka ini ke publik bahwa misalnya kepatuhan itu kami pikir tidak perlu kepatuhan karena setiap pemilik wajib menjaga konsesinya. Artinya disitulah mereka akan melengkapi seluruh yang di dalam poin-poin kepatuhan itu diterapkan dalam konsesi, itu kewajiban.”

“Sekarang di dalam kebakaran hutan dan lahan itu semua pelanggaran,  banyak yang tidak menjaga konsesi mereka agar tidak terbakar dan sebagainya. Artinya ini membuktikan memang ada faktor kesengajaan dari industri untuk sengaja merusak alam dan sengaja membakar. Ini pidana kalau kita bicara penegakan hukum.”

Siapa yang harusnya bertanggung jawab?

“Harusnya yang mengeluarkan izin baik kementerian, pemerintah pusat maupun daerah.”

Kalau dari audit ini ditemukan aktivitas perusahaan di lahan gambut, apakah Anda melihat ekosistem lahan gambut ini masuk kawasan lindung?

“Sebetulnya di dalam regulasi kita sudah jelas Undang-undang lingkungan, kehutanan, dan perkebunan. Gambut yang di atas kedalaman 3 meter itu harus dilindungi atau dijaga dan tidak boleh ada izin investasi skala besar untuk mengubah. Tetapi pada praktiknya banyak sudah izin diberikan di lahan gambut dalam.”

“Artinya ini sudah pelanggaran, ini harus ditelusuri siapa memberikan izin di lahan-lahan gambut apakah pusat, daerah dan provinsi. Kenapa kalian dapat izin berarti ada sesuatu yang salah. Kasus korupsi di Riau seperti yang tertangkapnya gubernur kita kemarin itu. Artinya memang ada proses pendapatan izin yang salah dan penuh korup.”

Ada enam kabupaten di Riau yang bandel namun tim audit tidak bisa memberikan sanksi, mungkin Kemendagri dan KPK yang bisa melakukannya. Lalu apa hubungan pemda dan perusahaan sehingga mereka mudah mengeluarkan izin tapi tidak ada pengawasan dan pemberian sanksi?

“Ini pertanyaan menarik. Inilah menjadi akar persoalan kenapa asap itu terjadi pemerintah pusat mengawasi izin, pemerintah lokal royal didalam memberikan izin, perusahaan menikmati itu sebetulnya. Sebetulnya sederhana bagaimana pengawasan itu bisa diperketat, harusnya pemerintah pusat dan daerah dalam satu izin yang ditawarkan itu harusnya turun ke lokasi apakah betul di lahan gambut atau tidak.”

“Karena untuk konteks Riau hampir 4,6 persen lahan Riau adalah lahan gambut dan disitulah semua sumber api yang terjadi. Hampir 90 persen sebaran titik api yang kita pantau berada di lahan gambut. Artinya memang ada kerusakan gambut yang parah di Riau. Kalau persoalan asap menjadi persoalan nasional, artinya revisi dan audit perizinan di lahan gambut mutlak dilakukan.”

“Tetapi sekarang ini yang kami sesalkan di Walhi, perusahaan-perusahaan yang dibina itu sudah tersangka harusnya persidangan yang didorong.”

Siapa yang diuntungkan dari kasus ini?

“Konsesi.”

Kementerian Lingkungan Hidup ingin memberikan teknis, layak atau tidak?

“KLH itu sadar tidak, mereka perusahaan itu tersangka. Sedangkan masyarakat tidak pernah dibina, langsung masuk pengadilan dan ditangkap. Semua perusahaan yang jelas tersangka harusnya maju ke pengadilan dan cabut izinnya. Karena hampir tiap tahun konsesi-konsesi itu juga yang terbakar.”

Kenapa izin itu tidak juga dicabut hingga sekarang?

“Itu pertanyaan kita. Harusnya untuk membuktikan izin itu dicabut atau tidak melalui pengadilan, apakah mereka terbukti bersalah atau tidak ya kalau bersalah dihukum yang berat. Artinya penegak hukum harus melihat seperti itu bagaimana menerapkan hukum yang tegas, kalau hukum yang tegas salah satunya pencabutan izin.”

“Cuma yang saya sayangkan kenapa ada pembinaan, harusnya maju ke pengadilan sedangkan masyarakat terus masuk ke pengadilan. Itu kita lihat ada ketidakadilan dalam memberantas asap seperti ini.” 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Akibat Pandemi, Angka Kehamilan dan Pernikahan di Jepang Turun

Survive Corona ala Gue

Bias Kognitif Dalam Masyarakat Saat Pandemi

Eps4. Berhitung Plastik pada Kopi Senja

Seribu Jalan Penolak Undang-undang Cipta Kerja