Refly Harun: Bukan Rasionalitas Lagi yang Diutamakan (Wakil Rakyat)

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Refly Harun dalam Program Sarapan Pagi KBR, Rabu (8/10) bicara soal masa depan pemerintahan Jokowi_JK.

BERITA

Rabu, 08 Okt 2014 16:02 WIB

Author

Anto Sidharta

Refly Harun: Bukan Rasionalitas Lagi yang Diutamakan (Wakil Rakyat)

Refly Harun, Jokowi, DPR

KBR – Setelah menguasai kursi pemimpin DPR, Koalisi Prabowo akhirnya juga menguasai kursi pemimpin MPR. Kemenangan Koalisi Merah Putih atas Koalisi Indonesia Hebat itu diperoleh lewat voting dengan mekanisme tertutup. Dengan situasi itu, Bagaimana masa depan pemerintahan Jokowi-JK ke depan? “Kalau misalnya hubungan parlemen baik DPR, MPR dan presiden memburuk maka sesungguhnya yang kita harapkan tinggal Mahkamah Konstitusi,” ujar Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Refly Harun dalam Program Sarapan Pagi KBR, Rabu (8/10).

Berikut petikan wawancara selengkapnya dengan Refly Harun.

Konsekuensi buruk apa kira-kira yang akan terjadi pada pemerintahan Jokowi nanti?


Kalau misalnya hubungan parlemen baik DPR, MPR dan presiden memburuk maka sesungguhnya yang kita harapkan tinggal Mahkamah Konstitusi. Karena misalnya kalau suatu skenario mau dijalankan misalnya katakanlah impeachment (pemakzulan, red), dimulai dari hak menyatakan pendapat maka sesungguhnya hak menyatakan pendapat gampang sekali lolos di DPR. Tetapi kemudian tinggal di objektifikasi di MK, kalau bisa lolos juga di MK maka di MPR pun terlihat mudah juga lolos.

Karena itu menurut saya agak rawan Jokowi ya. Soal lain yang saya khawatirkan soal perubahan konstitusi misalnya, karena ada suara-suara yang mengatakan bahwa maksud KMP adalah ingin pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dilakukan secara langsung tetapi cukup MPR yang mungkin dianggap bagi mereka dalam perspektif mereka lebih sesuai dengan Pancasila entah dimana sesuainya. Buktinya juga pemilihan pimpinan MPR pun voting, meninggalkan musyawarah mufakat. Padahal kita harus bedakan DPR sama MPR, DPR itu lembaga perwakilan demokrasi pada umumnya kalau misalnya tidak bisa musyawarah mufakat ya voting. Tetapi kenapa kita punya MPR, karena MPR itu lambang bagi permusyawaratan tetapi ternyata lembaga permusyawaratan pun tidak bisa musyawarah mufakat sehingga harus pakai keputusan dengan suara mayoritas.

Kesulitannya nanti ketika perlu izin bagi pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu. Ini menurut saya menjadi tidak gampang bagi pemerintahan Jokowi kalau seandainya kemudian DPR selalu memblok keinginan Jokowi. Jadi bukan rasionalitas lagi yang diutamakan, tetapi bagaimana caranya mementahkan dan kemudian membuat citra buruk pemerintahan. Kalau itu yang terjadi maka saya kira akan sulit bagi pemerintahan Jokowi untuk kemudian mulus dan didalam melaksanakan program-programnya. Tetapi kunci bagi Jokowi itu menurut saya ada empat yaitu pertama adalah dukungan masyarakat, kedua Mahkamah Konstitusi, ketiga KPK, dan keempat media atau pers.

Dengan syarat pemerintahan ini lurus, kemudian menjalankan program pro rakyat. Jadi walaupun dia sendirian maka sesungguhnya dukungan itu tetap akan ada. Ini mirip seperti Ahok di Jakarta yang juga dikepung oleh KMP tapi sementara masih bisa jalan karena Ahok menjalankan program-program yang dianggap populis, dibutuhkan masyarakat serta terlihat bersih pemerintahannya.

Kalau dalam waktu dekat 20 Oktober adalah pelantikan, kabarnya skenarionya tidak menghadiri acara pelantikan dan sebagainya. Kalau yang Anda lihat apakah ini bisa terjadi?


Saya harus pastikan dulu apakah di tatib MPR itu ada klausul mengenai kuorum atau tidak dalam hal pelantikan. Seharusnya tidak ada karena ini tidak mengambil keputusan. Kalau misalnya tidak ada kuorum maka sesungguhnya pelantikan bisa jalan berapa pun yang hadir. Tetapi dalam skenario yang paling buruk sekalipun konstitusi sudah menyediakan jalan keluarnya.

Pertama sidang paripurna MPR, kemudian sidang paripurna DPR kalau tidak bisa, kalau tidak bisa juga cukup di depan pimpinan MPR dengan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung. Kalau seandainya bagaimana pimpinan MPR yang dikuasai KMP juga tidak datang saya berteori satu pimpinan MPR pun cukup yang penting ada Ketua Mahkamah Agung dan ada satu pimpinan MPR. Skenario yang paling buruk adalah Ketua MPR mengangkat sumpah presiden terpilih, dipandu Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan pimpinan MPR mungkin Oesman Sapta Odang.

Kalau melihat dari posisi koalisi Prabowo dan saat ini kondisi yang dialami koalisi Jokowi apakah hanya menunggu kesalahan sedikit saja agar kepemimpinan Jokowi tidak langgeng?


Saya kira seperti itu. Kalau saya lihat adalah tentu yang paling tidak terima dengan kekalahan ini Prabowo tentunya, kedua koalisi Prabowo saya kira punya derajat yang berbeda. Kalau Prabowo saya kira sampai sekarang kalau anak muda ngomong “belum move on” dari kekalahan. Tetapi koalisinya saya tidak tahu karena koalisi seperti ini biasanya dibentuk bukan karena ideologi tapi karena kepentingan tertentu atau kepentingan jangka pendek.

Cuma kepentingan tertentu dan kepentingan jangka pendek ini membahayakan bagi proses demokrasi. Ini yang harus kemudian harus kita jaga sama-sama sebagai masyarakat. Sebagai contoh misalnya kalau ada upaya mengubah konstitusi pemilihan presiden melalui MPR harus kita tentang.     

         




Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Jurus Investasi Reksadana Antitekor

Kiat Asyik Tegakkan Prokes saat Rayakan Hari Raya

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri