Qanun Jinayat Bisa Bebaskan Pelaku Pemerkosaan Dari Jerat Hukum

Dalam zina itu kalau orang berani bersumpah bahwa dia bukan pelaku maka tuduhannya akan gugur.

BERITA

Rabu, 01 Okt 2014 09:24 WIB

Author

Vitri Angreni

Qanun Jinayat Bisa Bebaskan Pelaku Pemerkosaan Dari Jerat Hukum

Qanun Jinayat, Aceh, Perempuan, Kejahatan

KBR, Jakarta - Qanun jinayat Aceh dinilai berpotensi merampas rasa keadilan korban pemerkosaan. Salah satu pasal yang terdapat di dalamnya adalah soal pelaku pemerkosaan bebas dari jerat hukum bila bersumpah sebanyak lima kali.

Ketua Presidium Balai Inong Aceh, Nursiti mengatakan, pelaku pemerkosaan akan melakukan sumpah palsu di persidangan dan bisa bebas. Kita simak perbincangan dengan Nursiti selengkapnya dalam Program Sarapan pagi KBR (29/9).

Bukankah pasal itu malah menghambat penegakan hukum untuk kasus pemerkosaan?

“Iya menurut kita begitu juga. Karena dalam kondisi hari ini kalau memperkosa saja dia berani mengapa mengangkat sumpah palsu dia tidak berani. Sehingga kemudian itu akan membuat korban tidak menemukan keadilannya.”

Kenapa sampai muncul pasal itu?

“Itu konsep yang diambil untuk penyelesaian perkara zina. Dalam zina itu kalau orang berani bersumpah bahwa dia bukan pelaku maka tuduhannya akan gugur. Konsep itu dipakai juga untuk kasus perkosaan, kekeliruannya ada di situ. Saya pikir ini juga pembuat Undang-undang ini tidak menyadari kondisi sosiologis masyarakat yang berbeda pada waktu zaman Rasulullah dengan kondisi hari ini.”

“ Kalau waktu zaman Rasulullah itu memang orangnya yang menjadi pelaku itu yang kemudian datang untuk minta dijatuhi sanksi supaya mereka bertobat, sebagai pertobatan dirinya. Di kondisi hari ini orang sudah sampai di pengadilan saja sudah banyak saksi yang mau menyatakan dia bersalah masih menyangkal bahwa dia tidak jadi pelaku.”

Kemarin ketika pembahasan qanun ini Anda dan teman-teman juga ada di situ?

“Qanun kan bukan barang baru. Tahun 2008 itu sudah pernah diangkat, lalu teman-teman di sini juga advokasi sehingga qanun tidak jadi ditandatangani oleh gubernur. Lalu tahun 2010 dia muncul lagi tapi pembahasannya tidak selesai. Lalu ini di akhir penghujung periode anggota dewan yang sekarang ini tiba-tiba muncul lagi dan kita tahunya itu kemudian hari terakhir waktu RDPU. Kita dapat kabar ada RDPU besok, kita hadir di sana dan kita kasih masukan.”

Tapi tidak didengar oleh mereka ya?

“Beberapa masukan kita diakomodir. Mereka minta tawaran redaksional, tertulis kalau ini dianggap ada masalah terus tawaran perubahannya apa. Kita sudah berhasil memasukan misalnya soal pembuktian zina untuk perempuan hamil itu melalui tes DNA. Hukuman untuk perempuan yang dituduh berzina itu baru bisa dilakukan setelah dia melahirkan. Hal-hal semacam itu masuk tapi tentang gugurnya hukuman dengan bersumpah itu mereka tetap bertahan di sana.”

Alasan mereka bertahan apa?

“Pembelaan mereka itu bagaimana kalau perempuan yang sembarangan menuduh. Mereka sebenarnya ingin melindungi laki-laki baik-baik yang dituduh memperkosa. Satu lagi mereka juga bilang pokoknya ini disahkan dulu nanti kalau ada yang mau protes ya silahkan protes. Mereka tidak memikirkan dampaknya tapi mikirnya pekerjaannya sudah selesai, masa jabatan sudah habis.”

“Ada hal yang paling ekstrem lagi soal perkosaan, kalau ada perempuan yang diperkosa lalu dia ingin bersumpah tapi tidak punya bukti maka dia akan bersumpah untuk memperkuat pembuktiannya. Dia disuruh tanda tangan BAP bahwa dia akan bersumpah di persidangan. Kalau di persidangan nanti dia batal bersumpah maka dia dikenakan tindakan menuduh orang berzina jadi hukumannya ditambah, dia kena hukuman Qazaf namanya atau menuduh orang berzina. Bayangkan korban tidak berhasil menyeret pelakunya itu akan kena tambahan hukuman karena menuduh orang berzina.”

Padahal korban juga ketika dia melaporkan di bawah tekanan ya?

“Benar. Tidak semua perempuan berani mengambil tindakan atau bersikap untuk melaporkan kasus-kasus semacam ini.”

Selanjutnya yang akan dilakukan apa?

“Kemarin kita sedang berkonsultasi dengan Komnas Perempuan juga bagaimana tindakan yang bisa dilakukan. Qanun ini memang baru berlaku satu tahun setelah disahkan, jadi tidak otomatis berlaku. Kita berpikir dalam satu tahun ini ada upaya yang bisa kita lakukan sehingga bisa dibatalkan.”

Ini pasti bakal judicial review?

“Iya terserah bisa Komnas Perempuan, bisa Komisi Anak karena ada pasal-pasal yang membahayakan untuk anak juga.”


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Jokowi Perintah Menkes Segera Tetapkan Kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar