BERITA

Ketua DPD Irman Gusman: Kita Tak Usah Jegal-jegal

"Menurut Irman, DPD sudah satu suara."

KBR, Jakarta - Peran DPD kini signifikan, begitu kata ketuanya Irman Gusman. Salah satu buktinya, saat pemilihan ketua MPR. Meski koalisi Jokowi kalah dalam pemilihan tersebut, namun selisih kekalahannya sedikit. Ini berkat suara DPD. Kedepan, DPD menurut sang Ketuanya Irman Gusman, bakal memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah yang dikuasai kubu Jokowi dengan parlemen yang dikuasai kubu Prabowo. Berikut Irman Gusman dalam program "Sarapan Bersama" di KBR. 

Kita ikuti beberapa rapat DPD, agak berbeda dengan yang sebelah ini lebih dinamis tapi lebih cepat selesai. Apa bedanya?

"Rahasianya kan bagaimana kita mensosialisasikan tujuan bersama kita di lembaga ini untuk apa, apakah kekuasaan yang kita miliki untuk kekuasaan atau kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya kita ini kan diberikan amanah, kemudian amanah itu terpersonifikasi kepada diri kita kemudian kita bekerja secara collective collegial itu dewan, beda kalau di eksekutif. Setelah kita masuk ke dalam ini sesungguhnya dewan apakah DPR atau DPD itu semua anggota tapi anggota harus ada pimpinan, ya dipilih secara demokratis siapa pun boleh. Kalau sudah di tingkat pimpinan kemudian di alat kelengkapan dan sebagainya. Jadi kenapa berlangsung dengan baik, mekanisme dan sistemnya sudah kita buat kokoh walaupun usianya 10 tahun tetapi tidak dirombak-rombak. Kalau di DPR kita lihat tergantung angin bisa berdasarkan suara terbanyak, kemudian berbeda kepentingan politik besok paket. Kalau kami sudah membangun sebuah sistem yang sudah kami lakukan, membagi diri berdasarkan wilayah. Jadi tidak ada keinginan yang diintervensi oleh kelompok, oleh individu, sudah kita tanamkan jadi tatib itu harus ke arah perbaikan."

Atau karena lebih kepentingan partai politiknya hampir tidak ada sama sekali?

"Oh di DPD juga sangat kuat. Mereka individu-individu, kalau di DPR itu mungkin jumlahnya banyak tapi tergabung dalam fraksi. Makanya DPD itu 132 tapi mampu secara demokratis dan bahkan musyawarah mufakat untuk mencapai sebuah keputusan. Tentu wajar orang jadi pimpinan ketua DPD, wakil ketua, ketua komite, dan sebagainya. Tetapi sistem yang telah terbangun sejak 2004 kita sempurnakan, tidak bolak-balik seperti pemilukada langsung sudah berjalan kemudian balik lagi DPRD. Jadi harusnya sudah sepakat pilkada langsung ya kalau ada masalah sistemnya diperkuat, tidak dirombak. Kalau DPD bisa saja kalau wilayah itu terganggu bisa saja dan bagaimana. Jadi kembali lagi institutional building itu penting dan juga istilahnya pembangunan kelembagaan dan juga pembangunan sistem building." 

DPD sekarang waktu pemilihan ketua MPR kemarin seperti yang Anda bilang punya peran positif untuk memajukan musyawarah kembali. Dalam perkembangan politik sekarang DPR dikuasai satu kelompok DPD tentu harus bisa menyeimbangkan di antara keduanya, apa yang bisa dilakukan DPD?

"Sebagaimana keputusan MK itu ya dalam Undang-undang, pembahasan pengajuan RUU itu DPR dan pemerintah sudah sejajar. Dalam berbagai kebijakan lain ini lembaga yang setara sama-sama dipilih oleh rakyat. Tentu DPD akan mencoba menjadi penyeimbang yang dinamis terhadap lembaga DPR dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan ini. Sebab penyelenggara pemerintah pada masa demokrasi bukan saja presiden dan perangkatnya tapi juga DPR dan DPD. Tiga lembaga ini harus berkoordinasi secara sinergis untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat, satu sama lain itu saling mendukung dalam konteks kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ini perlu pertemuan-pertemuan dan kami akan menginisasi pertemuan itu secepat mungkin pimpinan DPR, DPD, dan presiden."

Sudah memulai proses itu?

"Iya karena MPR baru dilantik baru kemarin jam 6 pagi. Beri waktulah juga baru habis 24 jam. Seperti saya juga sibuk langsung bekerja, mungkin satu dua hari ini karena ada pertemuan informal nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya."

DPD akan berperan sebagai penengah atau apa?

"DPD seperti yang saya selalu katakan bagaimana mengawal merah putih untuk menuju Indonesia yang hebat. Jadi dua kelompok besar ini harus kita kawal merah putihnya untuk menuju Indonesia hebat. Jadi kekuatan ini harus disinergikan tidak bisa kalau satu kekuatan merah putih saja tidak bisa apa-apa, kalau Indonesia hebat saja tidak bisa. Tapi bersama DPD dia akan bisa menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk bisa membangun Indonesia ini."

Apakah pertemuan ini salah satu alasannya adalah kekhawatiran dari sejumlah kalangan bahwa tanggal 20 nanti bakal ada upaya penjegalan pelantikan seorang Jokowi?

"Menurut saya kita tidak usah jegal-jegal. Sudah banyak korban dijegal. Saya rasa tidak ada pikiran jegal menjegal, ini untuk kepentingan bangsa. Saya yakin teman-teman saya di sana Pak Zulkifli Hasan, Pak Novanto mungkin kalau pengawasannya lebih ditingkatkan bagus supaya check and balance. Tapi usaha untuk menggagalkan itu ya apa kata dunia, saya rasa jauh itu dan kami sudah punya wakil. Jadi kalau ada yang jegal-jegal ketua MPR dari DPD saja yang melantik bisa saja."

Satu orang bisa ya?

"Boleh kan pimpinan itu collective collegial. Kalau dikhawatirkan tapi menurut saya tidak."

DPD sudah satu suara?

"Sudah dong."

Kalau ada upaya penjegalan Pak Oesman Sapta ini akan dikirim?

"Iya jadi tidak usah khawatir kan salah satu pimpinan boleh melantik. Tapi saya mengatakan tidak mungkin karena ketua MPR sudah mengatakan bahwa pasti tanggal 20 pelantikan."              

• DPD
• Irman Gusman
• Jokowi