Imparsial: Reformasi TNI Mandek Dalam 10 tahun Terakhir

"Reformasi sistem peradilan militer ini merupakan salah satu agenda dari reformasi TNI paling penting."

BERITA

Jumat, 10 Okt 2014 16:06 WIB

Author

KBR

Imparsial: Reformasi TNI Mandek Dalam 10 tahun Terakhir

TNI, reformasi, hukum, Imparsial

KBR, Jakarta - Pekan ini, tepatnya 5 Oktober, merupakan HUT TNI ke-69. Hanya saja, TNI masih dikritik sejumlah kalangan pegiat Hak Asasi manusia (HAM) terkait kekebalan aparat TNI di wilayah hukum.

Koordinator Riset Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan secara umum ada situasi stagnasi berkaitan dengan perjalanan reformasi TNI, terutama dalam 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan SBY. Berikut wawancara lengkapnya dalam Program Sarapan Pagi KBR (7/10).

Apa catatan Anda untuk Hari Ulang Tahun TNI di bulan ini?

“Sebelumnya saya mau ucapkan selamat terkait ulang tahun TNI ke-69. Berkaitan dengan reformasi TNI saya kira Imparsial memiliki banyak catatan sampai hari ini. Tetapi secara umum bahwa kita melihat ada situasi stagnasi berkaitan dengan perjalanan reformasi TNI terutama dalam 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan SBY.”

Bagaimana dengan keinginan untuk membuat TNI tak lagi kebal hukum?

“Memang ada sejumlah agenda krusial sejak 1998 dicanangkan. Diantaranya yang paling fundamental berkaitan dengan reformasi sistem peradilan militer, dari Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Reformasi sistem peradilan militer ini merupakan salah satu agenda dari reformasi TNI paling penting selain pembubaran komando teritorial, pencabutan dwi fungsi ABRI, dan yang ketiga soal peradilan militer ini.”

“Di negara yang menganut sistem demokrasi dimana hukum menjadi pijakan tertinggi dengan meletakkan setiap warga negara harus memiliki persamaan di hadapan hukum saya kira reformasi ini menjadi penting. Sebab dengan Undang-undang ini saya kira selama ini TNI seringkali memiliki tahapan sendiri dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum yaitu Undang-undang Peradilan Militer.”

“Dalam banyak kasus justru Undang-undang inilah yang kemudian menjadi instrumen impunitas terkait dengan anggota TNI yang terlibat kasus kejahatan atau kekerasan.”

Walaupun ada Undang-undang Peradilan Militer adalah bukti bahwa TNI punya impunitas?


“Iya dalam praktiknya seperti itu. Selama ini justru ada masalah soal transparansi dalam proses tersebut. Ada proses pengadilan yang tidak fair, dalam sejumlah kasus misalnya kita bisa cek satu per satu lembaran proses penegakan hukum di dalam mekanisme hukum ini yang justru kalau pun misalnya ada proses hukuman seringkali diberlakukan sangat minimalis tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan anggota TNI yang melakukan kejahatan.”

Kalau di pemerintahan Jokowi nanti apakah ada celah untuk mereformasi TNI?


“Saya kira dalam situasi reformasi TNI hari ini ya stagnan. Saya kira menjadi penting buat pemerintahan Jokowi ke depan untuk melanjutkan proses reformasi TNI salah satunya reformasi sistem peradilan militer ini untuk meletakkan prinsip kesamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara dan mencegah proses impunitas.”

“Saya kira kesempatan itu akan selalu ada tinggal yang penting adalah bagaimana komitmen pemerintahan Jokowi ke depan berkaitan dengan reformasi TNI dan kita menunggu agenda konkret yang harus dijalankan.”       

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Arah Kebijakan Ekonomi Kabinet Baru Jokowi

Kabar Baru Jam 10

Gubernur Anies Enggan Komentari Rencana Kenaikan UMP 8,51 Persen Menjadi Rp4,2 juta

Kabar Baru Jam 8