BERITA

Jangan Langsung Menilai Otsus di Papua Gagal

Jangan Langsung Menilai Otsus di Papua Gagal

KBR68H, Jakarta-Maju, sejahtera, nyaman dan aman inilah harapan masyarakat Papua. Harapan itu coba diwujudkan dengan menerapkan Otonomi Khusus (Otsus). Namun 12 tahun Otsus berjalan dianggap oleh sejumlah elemen masyarakat Papua belum membuahkan hasil; masyarakatnya jauh dari kata sejahtera. Pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM) dan pembangunan infrastruktur pun minim.


Pemerhati Papua dari CSIS, Vidiandik Perkasa masalah pembangunan di Papua sangat rumit, sebab sumber masalah berasal dari dua pihak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua sendiri. Namun menurut dia tak sepenuhnya Otonomi Khusus yang telah berjalan selama 12 tahun tak membuahkan hasil. Pembangunan secara infrastruktur berjalan, namun untuk kesejahteraan sosial masyarakat belum tercapai khususnya masyarakat Papua yang terisolasi.


”Kembali ke amanat Otsus ya, amanat otsus itu adalah kesejahteraan, keadilan, dan mengangkat harkat dan martabat penduduk asli, apakah sudah terjadi? Tidak sepenuhnya terjadi. Itulah masalahnya, itulah sumber dari protes masyarakat, sumber frustrasi masyarakat, jadi berontak,” kata Vidiandik. 


Anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk Otonomi Khusus Papua dari tahun 2002 hingga saat ini sudah mencapai 40 triliun lebih. Meski begitu Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengakui jika belum sepenuhnya anggaran tersebut merata ke semua wilayah Papua. Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Tanribali Lamo mengatakan harus ada kerjasama antar pemerintah daerah dari tingkat Kabupaten hingga provinsi agar anggaran tersebut dapat merata ke semua wilayah di Papua.


”Hanya persoalan pemerataan yang terkendala, hal ini diperlukan adalah kebersamaan diantara pejabat di sana dan hubungan harmonis anatara pejabat. Sehingga bupati, walikota dan gubernur bersatu padu membangun provinsi itu sendiri,” kata Tanribali dalam acara Reformasi Hukum dan HAM di KBR68H (21/10).  


Papua seakan-akan menjadi wilayah yang sangat sensitif dibahas. Terlebih lagi mengenai situasi politik dan keamanan yang sangat rentan akan konflik. Beberapa kelompok yang meneriakkan soal Papua merdeka sedikit banyak mempengaruhi situasi keamanan dan politik di sana. Di luar itu semua, pemerintah cukup percaya diri untuk mengatasi konflik sosial yang sering terjadi di pulau paling timur Indonesia itu.
Kementerian Hukum dan HAM tak menampik ada kelompok yang menginginkan untuk merdeka. Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Judy Harianto mengklaim pihaknya telah bekerja dengan maksimal dengan menerjunkan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan.
”Dari sisi Hak Asasi Manusia, mereka diberikan peluang untuk menyampaikan pendapat sesuai undnag-undang. Penyampaian pendapat ini yang terukur artinya, yang bermatabat. Contoh di Papua, terjadi misalnya pengeroyokan atau pembunuhan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap Polri dan TNI, tapi kan tidak serta merta dilakukan darurat militer di sana tetap dilakukan tertib sipil, sehinga penegakan hukum dilakukan oleh polisi,” ujar Judy.  


Pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak langsung menilai Otonomi Khusus (Otsus) di Papua gagal. Senada dengan pemerintah Vidiandik Perkasa menilai, membangun dan menyejahterahkan Papua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Otonomi khusus sudah diberikan kepada masyarakat Papua, untuk itu Pemerintah Papua dari tingkat teratas hingga terbawah harus dapat bekerja sama membangun Papua. 


Sementara, pemerintah pusat hanya bertugas  untuk mengontrol jalannya Otonomi Khusus tersebut. Namun Pemerintah juga tidak boleh berleha-leha. Pemerintah harus menyediakan pendidikan politik mengenai Otonomi Khusus tersebut agar masyarakat Papua dapat membangun tanahnya sendiri. Sehingga kesejahteraan untuk masyarakat Papua dapat terwujud.


Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Editor: Vivi Zabkie.

  • Otsus Papua
  • 12 Tahun Otsus Papua
  • Kementerian Politik Hukum dan HAM
  • Kementerian Dalam Negeri
  • CSIS

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!